KABUPATEN JEMBER

Tagih Tunggakan Pajak Rp238 Miliar, Aparat Penegak Hukum Dilibatkan

Dian Kurniati | Senin, 13 Juni 2022 | 10:30 WIB
Tagih Tunggakan Pajak Rp238 Miliar, Aparat Penegak Hukum Dilibatkan

Ilustrasi.

JEMBER, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur akan membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Kabupaten Jember Hendra Surya Putra mengatakan nilai tunggakan pajak daerah yang ingin diselesaikan mencapai Rp238,66 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Timnya gabungan agar bisa lebih efektif dan waktunya bisa lebih cepat karena ini berkejaran dengan realisasi pendapatan dan tidak molor sampai akhir tahun," katanya, dikutip pada Senin (13/6/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Surya menuturkan proses penyelesaian tunggakan pajak daerah akan dilakukan bertahap. Pada tahap awal, tim akan turun menyelesaikan tunggakan pajak di 3 desa yang memiliki catatan persentase pelunasan PBB paling rendah pada 2021.

Ketiga desa tersebut antara lain Desa Sidorejo dengan realisasi pelunasan PBB hanya 32,6%. Lalu, Desa Sidodadi dengan realisasi 41%, dan Desa Sanenrejo sebesar 28,47%.

Surya menjelaskan tunggakan pajak telah terjadi sejak pengalihan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari KPP Pratama kepada pemda pada 2014. Kala itu, tunggakan pajak yang diserahkan juga sudah mencapai Rp83 miliar.

Baca Juga:
Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Menurutnya, PBB termasuk jenis pajak yang sulit ditagih ketimbang pajak daerah lainnya. Hal ini juga dikarenakan terdapat 1,2 juta objek PBB di Kabupaten Jember dan sebagian wajib pajaknya sulit dihubungi.

"Kami paham lah, data PBB mungkin tidak 100% valid. Oleh sebab itu, saat [tunggakan] makin banyak, kami informasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C Hadi Supaat mendorong Bapenda segera menyelesaikan tunggakan pajak yang menumpuk selama belasan tahun. Menurutnya, tim gabungan yang terdiri atas Bapenda, Inspektorat, dan aparat penegak hukum mampu menindak tegas para penunggak.

"[Pajak daerah] ini seharusnya bisa dimanfaatkan rakyat dalam bentuk pembangunan," tuturnya seperti dilansir beritajatim.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha