Tagih Pajak Rp14 Miliar, Pemkab Ini Gandeng Polisi

DEMAK, DDTCNews—Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menggandeng Kepolisian Resort (Polres) Demak untuk mengoptimalkan pembayaran dan penagihan utang pajak kendaraan bermotor.

Kepala UPPD Kabupaten Demak Sumartini mengatakan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Demak hingga kini mencapai Rp14 miliar. Ia mengatakan kerja sama dengan Polres Demak akan lebih efektif menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor.

“Kami berharap dilaksanakannya kerja sama dengan kepolisian ini dapat meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga pendapatan asli daerah Demak pun bisa bertambah,” ujarnya di Demak, Kamis (5/3/2020).

Sumartini menjelaskan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)—polisi yang bertugas di desa dan mengemban fungsi pencegahan dengan cara bermitra dengan masyarakat—ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2017.

Di samping itu, petugas Bhabinkamtibmas juga akan menyampaikan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai pemutihan pajak, yaitu bebas sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bebas bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB 2) dan seterusnya.

“Dengan adanya program bebas BBNKB 2 dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi ini diharapkan masyarakat bisa peduli akan pajak kendaraannya. Dengan demikian, tunggakan pajak ini dapat teratasi dan pendapatan daerah bertambah,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Demak AKBP R. Fidelis Purna Timoranto mengatakan pada 2017 UPPD Kabupaten Demak dan Polres Demak telah merilis progam Bali Jaran Polres Demak. Artinya, Bhabinkamtibmas Peduli Pajak Kendaraan.

Kapolres mengatakan petugas Bhabinkamtibmas hanya membantu menyampaikan surat keterangan pajak. Kalau masyarakat belum bayar pajak Babinkamtibmas diminta bantuan untuk menyampaikan ke warga masyarakat tingkat kelurahan atau desa.

“Jadi lewat Bhabinkamtibmas mereka door to door. Surat masuk, mana-mana yang belum bayar pajak itu disampaikan petugas Bhabinkamtibmas kepada masyarakat. Ini khusus untuk pajak kendaraan bermotor,” kata AKBP Fidel dalam keterangan tertulis, seperti dilansir jateng.tribunnews.com.

Ia menambahkan Bhabinkamtibmas juga berkomunikasi dengan warga untuk meminta masukan tentang pajak dan komplain untuk disampaikan ke Samsat. Jadi sekalian dengan menyerahkan surat itu, petugas Bhabinkamtibmas juga menyampaikan pesan kamtibmas seperti pilkada damai.

Kapolres menegaskan Bhabinkamtibmas hanya menyampaikan surat dari Samsat, sebab polisi tidak berwenang menarik pajak kendaraan. “Kami tidak diperkenankan menerima uang atau titipan terkait dengan pajak kendaraan ini. Kami hanya menyampaikan surat pembayaran pajak saja,” katanya. (Bsi)