Susun DIM RUU PPSK, Pemerintah Jaring Masukan Publik

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melaksanakan konsultasi publik RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto mengatakan konsultasi publik bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sekaligus untuk menyusun daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPSK.

"Baik dalam tahapan penyusunan dan penyiapan DIM ini maupun nanti dalam proses pembahasan bersama DPR dalam proses legislasi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan, feedback, umpan balik dari publik," katanya, dikutip pada Selasa (11/10/2022).

Suminto menuturkan RUU PPSK merupakan inisiatif DPR yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyusun dan menyiapkan DIM sebagai bahan pembahasan dalam proses legislasi.

Dalam prosesnya, pemerintah akan menggelar sejumlah sesi diskusi publik untuk menjaring umpan balik dari pemangku kepentingan di sektor keuangan seperti pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan konsumen.

Menurutnya, umpan balik tersebut akan membantu pemerintah dan DPR untuk menjaga kualitas RUU PPSK. Terlebih, RUU PPSK akan berformat omnibus law dan mengamandemen 15 UU di sektor keuangan yang strategis bagi sektor keuangan nasional.

Suminto menyebut sektor keuangan memiliki peranan sentral dalam menopang perekonomian nasional. Penyusunan RUU PPKS diharapkan mampu memperkuat pengembangan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko di sektor keuangan.

"Berfungsinya sektor keuangan secara baik, terutama dalam melaksanakan intermediasi keuangan dan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini merupakan kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi, maupun pembangunan ekonomi kita," ujarnya. (rig)