Suket PP 23 Baru Diterima Tengah Tahun, Bagaimana Ketentuan PTKP UMKM?

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang baru menerima dan mengunduh Surat Keterangan (suket) PP 23/2018 pada pertengahan tahun tetap berhak menggunakan fasilitas yang diberikan beleid tersebut sejak awal tahun. Suket PP 23/2018 ini bisa diunduh melalui menu Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di laman DJP Online.

Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan dari wajib pajak tentang ketentuan pemanfaatan batasan omzet UMKM tak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP 23/2018. Seperti diketahui, UU 7/2021 tentang HPP mengatur adanya omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

Melalui kanal media sosial, seorang netizen mengaku baru memiliki Suket PP 23/2018 pada Mei 2022. "[Fasilitas PP 23] dihitung PTKP dari Januari atau saat mendapatkan Surat Keterangan PP 23 bulan Mei 2022?" tanya netizen itu kepada akun @kring_pajak, dikutip Jumat (10/6/2022).

Merespons pertanyaan netizen tersebut, otoritas menegaskan bahwa ketentuan tentang PTKP bagi wajib pajak orang pribadi UMKM berlaku untuk omzet selama 1 tahun pajak. Sepanjang wajib pajak sudah berhak menggunakan fasilitas PP 23/2018 sejak awal tahun, perhitungan akumulasi penghasilan bisa dimulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun pajak.

"Sepanjang memenuhi kriteria sesuai PP 23/2018 maka wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan PPh final 0,5%," cuit DJP.

Namun, ada catatan yang perlu dipahami kembali terkait ketentuan PTKP bagi UMKM ini. DJP menegaskan wajib pajak badan tidak dapat menikmati ketentuan tersebut, meski memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar. Dalam hal ini, wajib pajak badan dapat mengikuti ketentuan pajak penghasilan (PPh) final seperti yang diatur PPh 23/2018.

"Untuk UMKM wajib pajak badan, omzet di bawah Rp500 juta tetap dikenai PPh final PP 23 ya, Kak. Ketentuan omzet hingga Rp500 juta tidak dikenai PPh final PP 23 hanya berlaku bagi UMKM WP orang pribadi," sebut DJP beberapa waktu lalu. (sap)