Ilustrasi. Pengendara terjebak kemacetan di jalan Boulevard GDC menuju persimpangan jalan Kartini Depok, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.
DEPOK, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok 1/2024.
Penerbitan perda itu untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Berlakunya beleid ini, yakni 2 Januari 2024, sekaligus menggantikan sejumlah perda terdahulu.
“… untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU HKPD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” bunyi pertimbangan perda tersebut, dikutip pada Jumat (9/2/2024).
Sesuai dengan Pasal 94 UU HKPD, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam 1 perda. Oleh karena itu, berbagai pemda menetapkan perda baru yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD.
Melalui Perda Kota Depok 1/2024, Pemkot Depok memperbarui tarif atas 9 jenis pajak daerah. Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:
Kedua, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%. Namun, terdapat tarif khusus yang berlaku untuk objek sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Keempat, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Tarif pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%. Keenam, pajak sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.
Ketujuh, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Selain itu, ada 3 tarif PAT khusus yang berlaku sebagai berikut:
Kedelapan, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang. Kesembilan, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tarif opsen BBNKN ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang.
Perda Kota Depok 1/2024 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 2024. Namun, khusus untuk ketentuan mengenai pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB baru mulai berlaku pada 5 Januari 2025. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.