Subsidi Berpotensi Persempit Ruang Fiskal 2023, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ruang fiskal atas anggaran tahun depan berpotensi terdampak apabila pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi pada level saat ini.

Anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 ditetapkan sejumlah Rp502,4 triliun. Namun, kini terdapat tambahan kebutuhan anggaran senilai Rp195,6 triliun.

"Potensi senilai Rp195,6 triliun akan ditagihkan tahun depan. Ini yang akan mempersempit ruang anggaran 2023," kata Sri Mulyani, Selasa (30/8/2022).

Untuk menentukan kebijakan ke depan, lanjut menkeu, pemerintah akan mempertimbangkan usulan dari seluruh fraksi di DPR sembari mengingatkan mayoritas subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat mampu, bukan masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, hanya 5% atau senilai Rp790 miliar subsidi solar yang dinikmati oleh masyarakat miskin. Masyarakat mampu justru menikmati subsidi solar sampai dengan Rp15,01 triliun.

Untuk pertalite, hanya senilai Rp16,1 triliun atau 20% dari subsidi Pertalite yang dinikmati rumah tangga miskin dan rentan. Sementara itu, subsidi pertalite yang dinikmati oleh masyarakat mampu mencapai Rp64,3 triliun.

"Kalau ratusan triliun hanya 5% [Solar] yang dinikmati oleh kelompok tidak mampu dan 20% [Pertalite] dinikmati kelompok tidak mampu maka dampaknya adalah kesenjangan yang makin besar," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, sambung menkeu, pemerintah berencana merealokasikan sebagian subsidi ke bansos yang langsung berdampak ke masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bansos pengalihan subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun.

Secara lebih terperinci, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp300.000 sebanyak 2 kali. Anggaran untuk BLT mencapai Rp12,4 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta. Anggaran untuk bansos ini mencapai Rp9,6 triliun.

Terakhir, pemda akan diwajibkan untuk mengalokasikan 2% dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi pada sektor transportasi angkutan umum dan bansos tambahan. (rig)