POLITIK DAN DEMOKRASI

Stabilitas Politik Jadi Penentu Maju Tidaknya Indonesia, Seperti Apa?

Dian Kurniati | Selasa, 08 Agustus 2023 | 17:17 WIB
Stabilitas Politik Jadi Penentu Maju Tidaknya Indonesia, Seperti Apa?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparannya dalam Dialog Demokrasi: Dialog Keberlanjutan Demokrasi di Asia Tenggara di Auditorium CSIS, Jakarta, Senin (7/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stabilitas politik akan menjadi salah satu penentu Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kawasan Asean. Menurutnya, demokrasi dalam jangka panjang juga bakal membawa manfaat yang besar bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

"Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas US$10.000," katanya, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Airlangga mengatakan demokrasi global secara umum menunjukkan telah penurunan dan stagnasi apabila dibandingkan dengan 5 hingga 10 tahun lalu. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2023, yang menunjukkan fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia pada 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,46. Sementara Indonesia, mampu mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor 2021, tetapi telah meningkat dari skor 6,30 pada 2020.

Dia menyebut berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, juga dilaporkan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah pada rezim otokratis. Meski demikian, Indonesia dinilai tidak akan mengalami rezim otokratis.

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

"Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia," ujarnya.

Airlangga kemudian memaparkan bukti yang menunjukkan hubungan kuat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan produk domestik bruto (PDB) selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan jika tetap menjadi negara otoriter.

Menurutnya, riset tersebut menunjukkan perlu waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia juga tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2035. Bonus demografi ini berpotensi membuat Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:45 WIB HUT KE-17 DDTC

Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:45 WIB PEMILU 2024

580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Jumat, 27 September 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja