POLITIK DAN DEMOKRASI

Stabilitas Politik Jadi Penentu Maju Tidaknya Indonesia, Seperti Apa?

Dian Kurniati | Selasa, 08 Agustus 2023 | 17:17 WIB
Stabilitas Politik Jadi Penentu Maju Tidaknya Indonesia, Seperti Apa?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparannya dalam Dialog Demokrasi: Dialog Keberlanjutan Demokrasi di Asia Tenggara di Auditorium CSIS, Jakarta, Senin (7/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stabilitas politik akan menjadi salah satu penentu Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kawasan Asean. Menurutnya, demokrasi dalam jangka panjang juga bakal membawa manfaat yang besar bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

"Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas US$10.000," katanya, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Airlangga mengatakan demokrasi global secara umum menunjukkan telah penurunan dan stagnasi apabila dibandingkan dengan 5 hingga 10 tahun lalu. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2023, yang menunjukkan fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia pada 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,46. Sementara Indonesia, mampu mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor 2021, tetapi telah meningkat dari skor 6,30 pada 2020.

Dia menyebut berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, juga dilaporkan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah pada rezim otokratis. Meski demikian, Indonesia dinilai tidak akan mengalami rezim otokratis.

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

"Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia," ujarnya.

Airlangga kemudian memaparkan bukti yang menunjukkan hubungan kuat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan produk domestik bruto (PDB) selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan jika tetap menjadi negara otoriter.

Menurutnya, riset tersebut menunjukkan perlu waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia juga tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2035. Bonus demografi ini berpotensi membuat Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 17 Januari 2025 | 17:31 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

RI Menang Gugatan Soal CPO di WTO, Menko Airlangga Ungkap Ini

Sabtu, 14 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim PPN Tak Bakal Tekan Daya Saing Indonesia

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses