POLITIK DAN DEMOKRASI

Stabilitas Politik Jadi Penentu Maju Tidaknya Indonesia, Seperti Apa?

Dian Kurniati | Selasa, 08 Agustus 2023 | 17:17 WIB
Stabilitas Politik Jadi Penentu Maju Tidaknya Indonesia, Seperti Apa?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparannya dalam Dialog Demokrasi: Dialog Keberlanjutan Demokrasi di Asia Tenggara di Auditorium CSIS, Jakarta, Senin (7/8/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stabilitas politik akan menjadi salah satu penentu Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju.

Airlangga mengatakan Indonesia saat ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kawasan Asean. Menurutnya, demokrasi dalam jangka panjang juga bakal membawa manfaat yang besar bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

"Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas US$10.000," katanya, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Baca Juga:
Pemerintah Klaim PPN Tak Bakal Tekan Daya Saing Indonesia

Airlangga mengatakan demokrasi global secara umum menunjukkan telah penurunan dan stagnasi apabila dibandingkan dengan 5 hingga 10 tahun lalu. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2023, yang menunjukkan fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia pada 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,46. Sementara Indonesia, mampu mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor 2021, tetapi telah meningkat dari skor 6,30 pada 2020.

Dia menyebut berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, juga dilaporkan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah pada rezim otokratis. Meski demikian, Indonesia dinilai tidak akan mengalami rezim otokratis.

Baca Juga:
Kepastian PPN 12% dan PPh Final UMKM, Pemerintah Umumkan Senin Besok

"Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia," ujarnya.

Airlangga kemudian memaparkan bukti yang menunjukkan hubungan kuat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan produk domestik bruto (PDB) selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan jika tetap menjadi negara otoriter.

Menurutnya, riset tersebut menunjukkan perlu waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Selain menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia juga tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya pada 2035. Bonus demografi ini berpotensi membuat Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar di dunia. (sap)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 14 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim PPN Tak Bakal Tekan Daya Saing Indonesia

Jumat, 13 Desember 2024 | 19:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kepastian PPN 12% dan PPh Final UMKM, Pemerintah Umumkan Senin Besok

Selasa, 10 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga: WP Badan yang Tak Tercakup GLoBE Tetap Nikmati Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP