PENGAMPUNAN PAJAK

Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 03 Januari 2019 | 09:15 WIB
Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

Logo program pengampunan pajak. (foto: Ditjen Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terlalu risau dengan dana repatriasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan mulai bergerak bebas pada akhir tahun ini. Stabilitas ekonomi nasional dinilai menjadi daya tarik penempatan dana tersebut.

Menurutnya, penempatan dana yang saat ini ada di Tanah Air tidak akan berubah banyak saat kewajiban menahan selama 3 tahun berakhir. Wajib pajak, sambung dia, akan berhitung ulang jika ingin memindahkan dana ke luar negeri karena peningkatan gejolak ekonomi global.

“Jadi mereka yang ikut tax amnesty, yang punya dana, mungkin pilihannya tetap ke kita. Jadi, [dana/aset repatriasi] tetap berada di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Menurutnya, kondisi di dalam negeri masih lebih menjanjikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, posisi Indonesia masih lebih menarik untuk berinvestasi.

Posisi menguntungkan tersebut, menurut Sri Mulyani, lebih banyak ditopang oleh beberapa indikator. Beberapa diantaranya mencakup pertumbuahan ekonomi yang stabil di kisaran 5%, tingkat inflasi yang terjaga rendah, serta penerapaan kebijakan yang konsisiten.

“Cuma sedikit negara yang seperti Indonesia dan kita terus perbaiki aturan di dalam negeri supaya mereka tetap menempatkan dananya d dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Salah satu aspek yang juga membuat pemerintah tidak gusar terkait dana repatriasi tersebut adalah mulai berlakunya automatic exchange of information (AEoI). Dengan demikian, seluruh dana repatriasi sekitar Rp140 triliun dapat terpantau pergerakannya.

“Karena dengan AEoI kita tahu mereka akan ke mana. Mau di mana pun tidak ada masalah karena yang penting adalah kewajiban perpajakannya tetap terpenuhi,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN