Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Belum Balik ke Level Sebelum Pandemi

JAKARTA, DDTCNews - Kinerja penerimaan pajak masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19 meskipun perekonomian pada tahun depan diproyeksi tumbuh 5%-5,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kendati perekonomian akan tumbuh dan pulih pada tahun depan, ada kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20%.

"[Target] penerimaan pajak kita yang mencapai Rp1.262,9 triliun tumbuh 10,5% [dibandingkan outlook tahun ini], tetapi masih di bawah penerimaan 2019. Insentif yang bersifat permanen yakni penurunan PPh badan ke 20% akan terjadi tahun depan," ujar Sri Mulyani, Senin (16/8/2021).

Pemerintah, sambung Sri Mulyani, berharap aktivitas usaha mulai pulih. Secara lebih terperinci, penerimaan PPh diperkirakan akan mencapai Rp680,9 triliun atau tumbuh 10,7% bila dibandingkan dengan outlook 2021 yang mencapai Rp615,2 triliun.

Adapun penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diproyeksi senilai Rp552,3 triliun atau tumbuh 10,1% dibandingkan dengan outlook 2021 yang senilai Rp501,8 triliun.

"Ini sejalan dengan growth, inflasi, dan extra effort," imbuh Sri Mulyani.

Pada tahun depan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan perluasan objek pajak dan melakukan ekstensifikasi berbasis kewilayahan guna menjaga penerimaan pajak. Pemerintah akan berinovasi dalam melakukan penggalian potensi perpajakan agar iklim investasi dan keberlanjutan usaha tetap terjaga.

Kanal pembayaran pajak juga akan terus diperluas agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak. Penegakan hukum juga akan dilakukan secara lebih adil. Adapun insentif pajak masih akan diberikan pemerintah. Namun, pemberian akan dilakukan secara lebih selektif.

"Kita akan terus melakukan reform perpajakan baik dari sisi SDM (sumber daya manusia), IT (information technology), dan regulasi," kata Sri Mulyani.