Sri Mulyani: Pendapatan Negara Harus Ditingkatkan

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara pada tahun depan harus ditingkatkan.

Dalam rapat kerja mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 mencerminkan berbagai kebutuhan yang tidak mudah dikombinasikan karena terkadang masing-masing tujuan bisa berlawanan.

“Namun, kami akan terus melakukan suatu kebijakan yang hati-hati dan sangat menantang ini. Dari sisi fiskal, pendapatan negara harus ditingkatkan. Namun, kita juga tahu, kita dihadapkan pada pemulihan ekonomi yang masih sangat dini,” ujarnya, Senin (31/5/2021).

Menurutnya, kombinasi kebijakan yang dijalankan sangat sulit karena pada satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan basis dan penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, pemerintah juga tetap harus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani memaparkan arah kebijakan perpajakan 2022 antara lain:

1. inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha,
2. perluasan basis perpajakan (seperti e-commerce dan cukai plastik),
3. penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian,
4. pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat.

Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan semakin selektif dan terukur dalam memberikan insentif pajak pada tahun depan. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM akan terus bekerja sama untuk meneliti efektivitas penggunaan insentif. Simak 'Sri Mulyani Sebut Insentif Pajak 2022 Bakal Lebih Selektif'.

Sementara itu, arah kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan antara lain:

1. optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan aset agar lebih produktif, antara lain dengan penerapan highest and best use (HBU),
2. optimalisasi penerimaan dividen BUMN, penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis dan efisiensi,
3. peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU,
4. penguatan tata kelola, proses bisnis, dan integrasi data,
5. penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi.
6. perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

Sri Mulyani berharap upaya pengumpulan PNBP juga dapat lebih pasti, transparan, dan akuntabel dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi. (kaw)