Sri Mulyani Pastikan Tidak Tambah Utang dari IMF

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan gelaran Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali tidak dimanfaatkan sebagai ajang untuk menambah utang baru.

Menurutnya, tidak ada urgensi bagi Indonesia untuk meminta pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Apalagi, beberapa indikator makroekonomi Indonesia tercatat dalam kondisi yang baik.

“IMF hanya meminjamkan dana kepada negara yang mengalami krisis neraca pembayaran, sedangkan Indonesia tidak mengalami hal tersebut,” katanya di Bali, Senin (8/10/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia justru digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan Indonesia. Dengan demikian, seluruh negara-negara di duniaakan mengetahui secara jelas kapasitas ekonomi nasional.

Posisi Indonesia tidak hanya sebagai tuan rumah yang bertugas untuk memfasilitasi jalannya acara. Agenda pertemuan yang berlangsung pada 8-14 Oktober 2018 tersebut juga menjadi wadah untuk memasukkan agenda kepentingan nasional.

“Kita sebagai tuan rumah tidak hanya memfasilitasi. Kita bisa menggunakan agenda tersebut dalam menghadapi isu-isu pembangunan kita,” tuturnya, melansir laman resmi Kemenkeu.

Pada kesempatan ini Indonesia juga akan membahas dan mempelajari mekanisme penyiapan asuransi terkait bencana alam. Sri Mulyani memberi contoh Maroko yang memiliki asuransi UMKM dan rumah ketika terjadi bencana alam.

Gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah, menurutnya perlu direspons dengan adanya asuransi bencana alam. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terdampak bencana akan membangun kembali perekonomiannya. Pemerintah pun bisa mengurangi besarnya risiko yang akan ditanggung masyarakat.

Dalam pertemuan kali ini, lanjut Sri Mulyani, Bank Dunia akan meluncurkan first version Human Capital Index(HCI). Indonesia telah terpilih sebagai salah satu early adaptor country. Metodologi HCI ini, sambungnya, diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang ukuran keberhasilan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia. (kaw)