Sri Mulyani Pastikan Penambahan Utang Dilakukan secara Terukur

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penambahan utang yang dilakukan pemerintah lebih terukur dibandingkan dengan negara-negara lain.

Sri Mulyani mengatakan semua negara di dunia saat ini melakukan pelebaran defisit APBN dan menambah utang untuk menangani pandemi Covid-19. Meski demikian, penambahan utang Indonesia tergolong kecil dibandingkan dengan negara lain, baik negara maju maupun berkembang.

"Kalau kita bandingkan negara-negara di dunia, kenaikan defisit kita, kenaikan utang kita, jauh lebih terukur bahkan dibandingkan dengan negara maju maupun negara emerging," katanya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD, Senin (24/1/2022).

Sri Mulyani menuturkan APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical selama pandemi Covid-19. Defisit APBN harus diperlebar karena penerimaan pajak sempat menurun, sedangkan kebutuhan belanja meningkat.

Defisit APBN telah melebar menjadi 6,14% PDB pada 2020 dan 4,65% PDB pada 2021. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit APBN 2022 bisa ditekan hingga 4,85%.

Mengenai utang, posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp6.908,87 triliun atau 41% PDB. Posisi utang tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan akhir Desember 2020 senilai Rp6.074,56 triliun atau 38,68% dari PDB.

Sri Mulyani menilai respons APBN terhadap Covid-19 sudah sangat terukur, akuntabel, dan efektif. Meski utang meningkat, APBN telah hadir untuk menangani pandemi Covid-19, serta membantu masyarakat terdampak, dan mendorong pemulihan ekonomi.

"Ini kami tekankan terus dan berkali-kali karena saya juga melihat hampir semua statement selalu melihatnya lebih dari kepada sisi utang APBN kita sendiri. Seolah kita menghadapi pandemi sendirian di dunia ini," ujarnya. (rig)