APBN 2022

Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Muhamad Wildan | Kamis, 27 Januari 2022 | 17:30 WIB
Sri Mulyani Komitmen Tekan Defisit di Bawah Target APBN, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra./hp.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya untuk mengejar defisit anggaran pada tahun ini yang lebih rendah dari yang sudah tercantum pada APBN 2022 senilai Rp868 triliun atau 4,85% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan defisit anggaran secara signifikan pada tahun ini demi mengurangi kebutuhan pembiayaan pada tahun ini.

"Ini juga sangat bagus untuk memulihkan kembali fondasi kebijakan fiskal dan menjaga perekonomian kita ke depan," katanya, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Berdasarkan perhitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), defisit anggaran 2022 bisa ditekan hingga 4,3% dari PDB. Adapun defisit anggaran pada tahun lalu mencapai Rp783,7 triliun atau 4,65% dari PDB. Defisit anggaran tahun lalu itu lebih rendah dari target sebesar 5,75% dari PDB.

Defisit anggaran 2021 yang lebih rendah dari target tersebut tidak terlepas dari tingginya pendapatan negara yang mencapai Rp2.003,06 triliun atau 114,88% dari target. Seluruh pos penerimaan, baik pajak, bea dan cukai, maupun PNBP mampu melampaui target.

Meski demikian, target pendapatan pada tahun ini dipatok lebih rendah dibandingkan dengan angka realisasi pendapatan tahun lalu. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp1.846,1 triliun.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, defisit anggaran yang ditekan juga dapat membantu pemerintah untuk menstabilkan pasar obligasi dan juga lebih siap dalam menghadapi berbagai dinamika yang berpotensi berdampak terhadap sektor keuangan.

Tahun ini, terdapat risiko-risiko yang berpotensi berdampak terhadap sektor keuangan seperti risiko capital outflow akibat tapering off oleh AS, inflasi global akibat krisis energi energi di Eropa, dan gejolak geopolitik antara AS dan Rusia. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN