Sri Mulyani: Jaga Kepatuhan Tanpa Menimbulkan Ketakutan Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pentingnya bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.

Sri Mulyani menyampaikan pesan tersebut setelah melihat data hasil pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sebanyak 247.918 wajib pajak telah mengikuti program tersebut dengan total harta bersih yang diungkap senilai Rp594,82 triliun.

“Itu memberi pembelajaran yang sangat berharga bagi teman-teman pajak [pegawai DJP], di mana mereka harus melihat ke depan untuk terus menjaga kepatuhan tanpa menimbulkan ketakutan dan tekanan pada para wajib pajak,” ujarnya saat memaparkan hasil PPS, dikutip pada Jumat (8/7/2022).

Adapun 5 besar jenis harta yang diungkap wajib pajak dalam PPS adalah uang tunai (Rp263,15 triliun), harta setara kas lainnya (Rp75,43 triliun), tabungan (Rp59,97 triliun), deposito (Rp36,44 triliun), dan tanah/bangunan (Rp26,35 triliun).

Kemudian, 5 besar jenis usaha wajib pajak yang mengikuti PPS adalah pengusaha/pegawai swasta (Rp300,04 triliun), jasa perorangan lainnya (Rp59,16 triliun), perdagangan eceran (Rp13,66 triliun), pegawai negeri sipil (Rp9,72 triliun), dan real estate (Rp9,48 triliun). ‘Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini’.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menggelar Tax Amnesty dan PPS. Setelah itu, pemerintah akan melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah, sambungnya, tidak akan lagi menggelar program pengampunan pajak.

Selain meminta DJP menjaga kepatuhan wajib pajak tanpa menimbulkan ketakutan dan tekanan, Sri Mulyani juga meminta masyarakat untuk memahami fungsi dan peran pajak. Dia mengatakan uang pajak yang dikumpulkan akan dipakai untuk rakyat dan perekonomian.

“Jadi, masyarakat itu mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung. [Manfaat] tidak langsung banyak sekali, yang [manfaat] langsung pun banyak,” tegas Sri Mulyani.

Dia memberi contoh adanya subsidi elpiji 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Kemudian, pembangunan jalan dan gaji para apparat kelurahan. Semua data berasal dari pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. (kaw)