Sri Mulyani Harap Kesepakatan Pajak Global Bisa Dimulai Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kesepakatan pajak global tetap menjadi fokus penting, walaupun tidak dibahas dalam 2nd G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting pada hari ini, Kamis (21/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan pembahasan mengenai kesepakatan pajak global saat ini sudah menunjukkan kemajuan sehingga harus dilanjutkan di bawah presidensi Indonesia mengingat semua negara sedang menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menyehatkan APBN.

"Kesepakatan pajak global ini sangat penting karena kita menyadari ruang fiskal semua negara sedang menyempit. Karena itulah, langkah konsolidasi dan peningkatan penerimaan pajak menjadi penting," katanya melalui konferensi video, Kamis (21/4/2022).

Sri Mulyani menuturkan kesepakatan pajak akan mengatasi persoalan mengenai isu penghindaran pajak dan penggelapan pajak, termasuk yang menyangkut pajak digital. Dia berharap kesepakatan pajak global diselesaikan sehingga dapat diterapkan secara efektif mulai tahun depan.

Namun, lanjutnya, kesepakatan pajak global membutuhkan dukungan dari organisasi internasional seperti OECD, IMF, World Bank, dan ADB. Dia menilai semua pihak perlu terlibat agar kesepakatan pajak global dapat tercapai dan membantu semua negara pulih dari krisis.

"Kita perlu memiliki sumber penerimaan yang jauh lebih baik dan dapat diandalkan, serta memerangi praktik tidak adil dalam perpajakan global," ujarnya.

Anggota G-20 membahas kesepakatan internasional mengenai perpajakan yang mencakup dua pilar. Proposal Pilar 1: Unified Approach telah diusulkan sebagai solusi yang menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital karena tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Pilar 1 mengatur terkait dengan perusahaan multinasional dengan peredaran bruto dan keuntungan tertentu. Pilar ini akan dapat dikenakan pada sektor digital yang selama ini menjadi isu antara negara G-20 dan seluruh dunia.

Kemudian, Pilar 2: Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), diyakini dapat mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

Sri Mulyani menyebut pilar tersebut akan menjadi solusi pemajakan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya upaya menghindari pajak.

Untuk diketahui, tarif pajak minimum akan dikenakan pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan EUR750 juta atau lebih. Dengan pajak minimum, persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi bisa dihentikan. (rig)