Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital, terutama di tengah pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan pandemi telah menyebabkan beralihnya berbagai aktivitas masyarakat, bisnis, dan pemerintahan ke arah teknologi digital. Menurutnya, saat ini semakin banyak aktivitas pribadi maupun publik yang menggunakan teknologi digital sehingga membutuhkan dukungan pemerintah.

"Dalam konteks itu, Indonesia memiliki strategi nasional terkait inklusi keuangan yang menurut saya ini salah satu yang paling penting," katanya, Jumat (03/12/2021).

Sri Mulyani mengatakan bentuk dukungan pemerintah yang pertama yakni mengenai pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemerintah akan memastikan Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai sehingga akses layanan teknologi digital, termasuk jasa keuangan, dapat dijangkau seluruh masyarakat.

Kedua, meningkatkan literasi keuangan. Sri Mulyani menyebut literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di bawah 40%, sedangkan di sisi lain selalu ada risiko dalam menggunakan teknologi digital dalam aktivitas keuangan.

"Ketika mereka memiliki akses pada teknologi digital terutama layanan keuangan sementara mereka tidak memiliki literasi keuangan, maka mereka menjadi sangat rentan dan menjadi sasaran penyalahgunaan aktivitas ilegal," ujarnya.

Ketiga, meningkatkan keamanan data. Sri Mulyani menjelaskan pemerintah melalui UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya memberikan perlindungan data atas aktivitas elektronik masyarakat.

Dengan beleid tersebut, kerahasiaan dan pengamanan data telah dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, pengesahan UU 19/2016 juga mendorong munculnya standar keamanan untuk semua layanan digital di Indonesia.

Sri Mulyani menambahkan Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung standar keamanan digital secara global. Hal itu misalnya tercermin dari partisipasi Indonesia dalam pertukaran informasi global di bidang perpajakan.

"Indonesia menggunakan standar OECD sehingga kita dapat menerima informasi dengan aman dan selamat, serta kita juga akan dapat bertukar data dengan orang lain dalam keamanan dan keselamatan yang sama," imbuhnya. (sap)