Sri Mulyani: Aset Negara Harus Ciptakan Nilai Tambah bagi Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh kementerian atau lembaga (K/L) untuk terus mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

Sri Mulyani mengatakan seluruh aset negara perlu dikelola sehingga dapat memberikan nilai tambah pada perekonomian. Menurutnya, setiap K/L memiliki tanggung jawab untuk memastikan manfaat dari aset negara dapat dirasakan rakyat.

"Tidak hanya sekadar sebagai koleksi aset yang ada dalam neraca keuangan, tetapi juga sebuah aset yang mampu menciptakan nilai tambah pada perekonomian," katanya dalam acara Anugerah Reksa Bandha 2023, Rabu (22/11/2023).

Sri Mulyani menuturkan BMN menjadi salah satu komponen aset negara yang perlu dikelola dengan baik. Menurutnya, pengelolaan BMN ini juga menjadi bentuk akuntabilitas terhadap rakyat.

Dia menegaskan pemerintah akan terus berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya mengelola aset negara. Salah satu strateginya ialah melalui pendokumentasikan aset-aset negara.

Saat ini, pemerintah telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai aplikasi serbaguna untuk pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pemeliharaan, hingga penghapusannya. SIMAN juga dikembangkan untuk mengawasi pengelolaan aset negara.

"Ini juga merupakan edukasi publik bahwa keuangan negara tak hanya sekadar pajak, bea cukai, dan utang, tetapi juga ada aspek belanja dan kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian," ujar Sri Mulyani.

Menkeu menyebut pemerintah akan terus memperbaiki wujud pengelolaan aset negara dengan tetap memegang prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Setelah itu, pemerintah akan uji coba pengukuran kinerja aset sehingga berdampak maksimal bagi masyarakat dan ekonomi. BMN juga diasuransikan mengingat Indonesia tergolong wilayah dengan risiko tinggi karena berada pada zona ring of fire.

Dari sisi tata laksana dan tata kelola, pemerintah berupaya menertibkan melalui sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang ditargetkan selesai pada 2024.

"Sehingga kita akan memahami dan masyarakat mengetahui mana-mana yang merupakan aset milik negara yang ada dalam buku keuangan pemerintah," tutur Sri Mulyani. (rig)