PEMILU 2024

Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Muhamad Wildan | Jumat, 29 Desember 2023 | 14:00 WIB
Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan nelayan di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyoroti ketimpangan APBD antardaerah di Indonesia.

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan ketimpangan timbul salah satunya karena kapabilitas pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih rendah. Kemenkeu seharusnya memberikan pelatihan kepada pemda untuk memungut pajak ataupun retribusi.

"Kemenkeu seharusnya membuat akademi untuk melatih dinas-dinas keuangan pemkab/pemkot, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Dengan pelatihan tersebut, lanjut Thomas, pemerintah diharapkan mampu berinovasi dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif pajak semata.

"Misal, mengapa sampah tidak dipasang iuran? Banyak iuran-iuran seperti ini yang sebaiknya diterapkan di tingkat lokal, karena sampah itu masalah lokal. Ini bisa menjadi bagian dari penghasilan daerah. Ini contoh saja untuk memeratakan [APBD] ke seluruh kota," tuturnya.

Selain itu, Thomas memandang transfer ke daerah masih perlu ditingkatkan lebih besar dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemda untuk melakukan belanja.

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Saat ini, kurang lebih dua pertiga APBN adalah untuk belanja pemerintah pusat. Hanya sepertiga APBN yang dialokasikan untuk transfer ke daerah.

"Ini harus berubah. Selama 10 tahun terakhir yang bertumbuh cepat itu belanja pusat, transfer ke daerah kecil sekali. Ini mungkin harus dibalik, belanja pusat harus dibatasi dan transfer ke daerah harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan," ujar Thomas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP