PEMILU 2024

Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Muhamad Wildan | Jumat, 29 Desember 2023 | 14:00 WIB
Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan nelayan di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyoroti ketimpangan APBD antardaerah di Indonesia.

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan ketimpangan timbul salah satunya karena kapabilitas pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih rendah. Kemenkeu seharusnya memberikan pelatihan kepada pemda untuk memungut pajak ataupun retribusi.

"Kemenkeu seharusnya membuat akademi untuk melatih dinas-dinas keuangan pemkab/pemkot, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Dengan pelatihan tersebut, lanjut Thomas, pemerintah diharapkan mampu berinovasi dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif pajak semata.

"Misal, mengapa sampah tidak dipasang iuran? Banyak iuran-iuran seperti ini yang sebaiknya diterapkan di tingkat lokal, karena sampah itu masalah lokal. Ini bisa menjadi bagian dari penghasilan daerah. Ini contoh saja untuk memeratakan [APBD] ke seluruh kota," tuturnya.

Selain itu, Thomas memandang transfer ke daerah masih perlu ditingkatkan lebih besar dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemda untuk melakukan belanja.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Saat ini, kurang lebih dua pertiga APBN adalah untuk belanja pemerintah pusat. Hanya sepertiga APBN yang dialokasikan untuk transfer ke daerah.

"Ini harus berubah. Selama 10 tahun terakhir yang bertumbuh cepat itu belanja pusat, transfer ke daerah kecil sekali. Ini mungkin harus dibalik, belanja pusat harus dibatasi dan transfer ke daerah harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan," ujar Thomas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP