PEMILU 2024

Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Muhamad Wildan | Jumat, 29 Desember 2023 | 14:00 WIB
Soroti Ketimpangan APBD di Daerah, Anies-Cak Imin Beberkan Solusinya

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan nelayan di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyoroti ketimpangan APBD antardaerah di Indonesia.

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan ketimpangan timbul salah satunya karena kapabilitas pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih rendah. Kemenkeu seharusnya memberikan pelatihan kepada pemda untuk memungut pajak ataupun retribusi.

"Kemenkeu seharusnya membuat akademi untuk melatih dinas-dinas keuangan pemkab/pemkot, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya, dikutip pada Jumat (29/12/2023).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Dengan pelatihan tersebut, lanjut Thomas, pemerintah diharapkan mampu berinovasi dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif pajak semata.

"Misal, mengapa sampah tidak dipasang iuran? Banyak iuran-iuran seperti ini yang sebaiknya diterapkan di tingkat lokal, karena sampah itu masalah lokal. Ini bisa menjadi bagian dari penghasilan daerah. Ini contoh saja untuk memeratakan [APBD] ke seluruh kota," tuturnya.

Selain itu, Thomas memandang transfer ke daerah masih perlu ditingkatkan lebih besar dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemda untuk melakukan belanja.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Saat ini, kurang lebih dua pertiga APBN adalah untuk belanja pemerintah pusat. Hanya sepertiga APBN yang dialokasikan untuk transfer ke daerah.

"Ini harus berubah. Selama 10 tahun terakhir yang bertumbuh cepat itu belanja pusat, transfer ke daerah kecil sekali. Ini mungkin harus dibalik, belanja pusat harus dibatasi dan transfer ke daerah harus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan," ujar Thomas. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah