BRAZIL

Sopir Truk Mogok Kerja, Presiden Pangkas Pajak BBM

Muhamad Wildan | Jumat, 12 Februari 2021 | 09:01 WIB
Sopir Truk Mogok Kerja, Presiden Pangkas Pajak BBM

Presiden Brazil Jair Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil/cartacapital.com.br)

RIO DE JANEIRO, DDTCNews - Pemerintah Brazil mempertimbangkan untuk merombak pajak yang dikenakan atas konsumsi BBM yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian.

Akibat ancaman mogok kerja dari sopir truk di Brazil, Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengkaji kemungkinan untuk hanya mengenakan Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dengan tarif fixed rate dan dikenakan pada kilang minyak dan tidak dikenakan saat truk mengisi BBM.

Bolsonaro menjamin relaksasi ICMS tidak akan mengurangi penerimaan pajak negara bagian. "Gubernur tidak akan kehilangan penerimaan. Tarif tetap ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen negara bagian," ujar Bolsonaro, dikutip Selasa (9/2/2021).

Baca Juga:
Respons Konflik Iran-Israel, Korsel Lanjutkan Diskon Tarif Pajak BBM

Apabila rencana ini benar-benar akan diterapkan, kabinet Bolsonaro memerlukan persetujuan dari parlemen. Rencananya, ketentuan ini akan berlaku atas BBM diesel, ethanol, dan jenis-jenis BBM lainnya.

Usulan perubahan rezim ICMS kemungkinan besar akan diterima oleh parlemen. Pasalnya, terdapat 2 sekutu Bolsonaro yang baru saja terpilih menjadi ketua komisi di parlemen.

Selain merelaksasi ICMS, seperti dilansir argusmedia.com, Bolsonaro juga akan memangkas tarif pajak BBM yang dikenakan oleh pemerintah pusat sendiri yakni PIS/Cofins tax.

Untuk diketahui, yang dimaksud ICMS adalah pajak sejenis PPN yang dikenakan oleh pemerintah negara bagian sesuai ketentuan pada yurisdiksi masing-masing. Aksi mogok kerja sopir truk di Brazil sendiri dilatarbelakangi mahalnya harga BBM yang diterima sopir truk dari Petrobras. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi