BRAZIL

Wah! Perusahaan Migas Ini Gugat Kebijakan Presiden Soal Pajak Ekspor

Redaksi DDTCNews | Rabu, 22 Maret 2023 | 13:45 WIB
Wah! Perusahaan Migas Ini Gugat Kebijakan Presiden Soal Pajak Ekspor

Ilustrasi.

BRASÍLIA, DDTCNews – Sejumlah perusahaan migas multinasional di Brazil mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kebijakan pajak atas ekspor minyak mentah.

Perusahaan migas asal Norwegia Equinor ASA menyatakan telah mengajukan gugatan kepada MA bersamaan dengan perwakilan perusahaan migas lainnya.

“Equinor telah mengajukan keberatan namun tidak memberikan informasi mendetail terkait dengan perusahaan apa saja yang mengajukan keberatan bersamaan dengan Equinor,” seperti dikutip dari Tax Notes International, dikutip pada Rabu (22/3/2023).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kebijakan pajak yang ditentang oleh para perusahaan migas berskala internasional tersebut adalah pengenaan tarif pajak sebesar 9,2% terhadap ekspor minyak mentah yang berlaku efektif sejak1 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023.

Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menandatangani surat keputusan pengenaan tarif pajak tersebut pada 28 Februari lalu. Pemerintah Brazil mengeklaim pengenaan pajak terhadap ekspor minyak mentah akan meningkatkan penerimaan pajak Brazil hingga US$1,29 miliar.

Akibat kebijakan tersebut, beberapa perusahaan minyak dan gas selain Equinor juga meminta pengadilan tinggi Brazil untuk mengeluarkan ketetapan terkait pembatalan kebijakan pajak atas ekspor minyak mentah. Pengajuan dilakukan pada 8 Maret oleh perusahaan migas dari berbagai negara yaitu.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Perusahaan migas asal Portugal Galp Energia SGPS, perusahaan migas asal Prancis TotalEnergies SE, perusahaan migas asal Belanda Anglo-Dutch Shell PLC, dan joint venture antara perusahaan migas asal China Sinopec dan perusahaan migas asal Spanyol Repsol SA.

Kuasa hukum Anglo-Dutch Shell PLC menilai kebijakan pajak ini berpotensi memunculkan ketidakpastian bagi industri minyak dan gas di Brazil. Dia mengatakan sektor yang paling terdampak adalah hulu migas.

"Kebijakan pajak dirumuskan tanpa konsultasi terlebih dahulu ke pelaku industri. Kebijakan ini akan memberikan ketidakpastian iklim investasi industri minyak dan gas di Brazil," ujarnya seperti dikutip dari oilprice.com.

Selain perusahaan yang disebutkan di atas, perusahaan migas asal Brazil yang berbasis di kota Rio de Janeiro, Petro Rio SA atau yang biasa dikenal dengan Prio juga mengajukan gugatan ke MA. Namun pengajuan keberatan ditolak pengadilan pada 7 Maret. (Sabian Hansel/sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!