Soal PPS, DJP Siapkan Ketentuan Pelaporan Realisasi Harta Dalam Negeri

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) tengah menyiapkan ketentuan khusus tentang pelaporan realisasi deklarasi dalam negeri pada program pengungkapan sukarela (PPS).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/2021 tak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban penyampaian laporan realisasi harta bersih yang bertempat di dalam negeri.

"Namun, pada bagian lampiran form laporan realisasi telah disediakan kolom untuk pelaporan realisasi dari deklarasi dalam negeri. Mengenai ketentuan khususnya sedang dibahas DJP," katanya, Selasa (21/6/2022).

Merujuk pada Pasal 18 PMK 196/2021, penyampaian laporan realisasi hanya diwajibkan bagi wajib pajak yang merepatriasi/menginvestasikan harta bersih ke Indonesia, sedangkan kewajiban laporan realisasi atas harta dalam negeri yang diungkapkan peserta PPS belum diatur.

Laporan realisasi repatriasi atau investasi wajib disampaikan secara elektronik melalui saluran yang tersedia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Apabila memilih untuk merepatriasi harta yang berada di luar negeri, wajib pajak selanjutnya tidak dapat mengalihkan harta bersih ke luar negeri selama 5 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan. Repatriasi harus dilakukan paling lambat pada 30 September 2022.

Apabila wajib pajak peserta PPS memilih untuk menginvestasikan harta bersihnya pada SBN, sektor hilirisasi SDA, atau sektor energi baru terbarukan maka investasi harus dilakukan selama 5 tahun sejak diinvestasikan.

Harta harus diinvestasikan secara penuh oleh wajib pajak paling lambat pada 30 September 2023. (rig)