Soal PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan ke Pemerintah Baru

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan terkait dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% akan diserahkan kepada pemerintahan yang baru.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengamanatkan tarif PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Namun, nasib perihal kebijakan tersebut belum termuat secara tegas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Mengenai PPN, nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru," katanya, Senin (20/5/2024).

Sri Mulyani menuturkan pemerintahan Presiden Joko Widodo akan terus berkomunikasi dengan dengan tim atau orang yang ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, APBN 2025 juga diupayakan memasukkan seluruh aspirasi pemerintah baru sehingga program dan kebijakan prioritasnya dapat segera berjalan.

UU PPN s.t.d.t.d UU HPP telah mengatur kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12%. Tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Rencananya, tarif sebesar 12% akan mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Meski begitu, UU HPP juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

Pada KEM-PPKF 2025, pendapatan negara direncanakan berkisar 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan target pendapatan negara ini masih akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.

Menurutnya, perincian target pendapatan negara tersebut juga membutuhkan pembahasan lanjutan, termasuk dari sisi PPN.

"Nanti masih dibicarakan dulu. KEM-PPKF ini kan bentuknya range. Memang ruang pembahasannya baru mulai," ujarnya. (rig)