PERTUKARAN INFORMASI

Soal Perkembangan Transparansi Pajak, Ini Pernyataan OECD

Redaksi DDTCNews | Rabu, 27 November 2019 | 11:06 WIB
Soal Perkembangan Transparansi Pajak, Ini Pernyataan OECD

Ilustrasi. (foto: OECD)

JAKARTA, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan telah ada keberhasilan yang telah dicapai komunitas internasional dalam memerangi penggelapan pajak (offshore tax evasion).

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría dalam peringatan 10 tahun pertemuan the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum). Dalam pertemuan 26—27 November 2019 di Paris, ada sekitar 500 delegasi dari 131 yurisdiksi anggota yang akan berdiskusi tentang upaya memajukan agenda transparansi pajak.

Dia mengatakan berkat kerja sama internasional, saat ini, otoritas pajak memiliki akses ke banyak informasi yang sebelumnya tidak terjangkau. Otoritas pajak bisa saling berbicara. Pembayar pajak juga mulai memahami tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

“Itu memberikan manfaat untuk keadilan sistem pajak sangat besar. Global Forum telah menjadi pengubah permainan (game-changer),” ujar Gurría, seperti dikutip dari laman resmi OECD, Rabu (27/11/2019).

Sepuluh tahun sejak G20 mendeklarasikan akhir dari kerahasiaan perbankan, sambungnya, komunitas internasional telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini terkait dengan penggunaan standar transparansi baru untuk memerangi penggelapan pajak.

Bekerja melalui Global Forum, 158 yurisdiksi anggota telah menerapkan standar kuat yang telah mendorong perubahan besar dalam pertukaran informasi untuk keperluan pajak (exchange of information for tax purposes).

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Saat ini, sudah ada ribuan hubungan pertukaran bilateral yang telah memungkinkan lebih dari 250.000 permintaan pertukaran informasi selama satu dekade terakhir.

Berdasarkan laporan peringatan 10 tahun Global Forum, pada 2018, hampir 100 yurisdiksi anggota secara otomatis bertukar informasi tentang 47 juta akun keuangan yang mencakup total aset US$4,9 triliun. Secara total, lebih dari 100 miliar euro (sekitar Rp1.552 triliun) pendapatan pajak tambahan telah diidentifikasi sejak 2009.

Sebuah studi OECD baru-baru ini menunjukkan pertukaran informasi lebih luas yang didorong oleh Global Forum dikaitkan dengan pengurangan secara global deposito bank milik asing di pusat keuangan internasional (international financial centres/IFC) sebesar 24% (sekitar US$ 410 miliar) antara 2008 dan 2019.

Baca Juga:
Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

Selain itu, dimulainya automatic exchange of information (AEoI) pada 2017 dan 2018 dikaitkan dengan pengurangan rata-rata deposito bank IFC yang dimiliki oleh penduduk non-IFC. Pengurangan mencapai 22%.

Gurría mengatakan hampir semua anggota Global Forum telah menghilangkan kerahasiaan bank untuk keperluan pajak. Hampir 70 yurisdiksi mengubah undang-undang sejak 2009. Hampir semua anggota juga melarang saham pembawa (bearer shares) - yang sebelumnya merupakan penghalang upaya kepatuhan pajak – atau memastikan bahwa pemilik dapat diidentifikasi.

Sejak 2017, anggota juga harus memastikan transparansi pemilik manfaat (beneficial owners) badan hukum. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan dan menghindari pajak.

Baca Juga:
Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

Transparansi pajak juga sangat penting bagi negara-negara berkembang. Dengan dukungan dari Global Forum, 85 anggota negara berkembang telah menggunakan pertukaran informasi untuk memperkuat kapasitas pengumpulan pajak mereka.

Inisiatif Afrika telah membantu anggota Afrika mengidentifikasi lebih dari 90 juta euro dalam penerimaan pajak tambahan pada 2018. Hal tersebut dapat terjadi berkat pertukaran informasi dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosures).

Untuk meningkatkan penggunaan AEoI oleh negara-negara berkembang, OECD-UNDP Tax Inspectors Without Borders Initiative juga meluncurkan proyek percontohan yang bertujuan mendukung penggunaan data secara efektif.

“Masih banyak pekerjaan di depan kita. Anggota harus melanjutkan upaya untuk memastikan implementasi penuh standar yang ada dan mengatasi tantangan transparansi pajak dari ekonomi global yang semakin terintegrasi dan terdigitalisas,” kata Zayda Manatta, Kepala Sekretariat Global Forum. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN