Soal Penandaan Anggaran Perubahan Iklim, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut risiko perubahan iklim menjadi tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Sri Mulyani mengatakan salah satu upaya pemerintah mengendalikan risiko tersebut yakni dengan mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT). Setelah sukses berjalan di level nasional, penandaan anggaran juga berjalan di level daerah.

"Maka Indonesia akan menjadi negara yang menjalankan komitmennya untuk menghindari bencana climate change di dunia," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (30/3/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah melakukan penandaan anggaran untuk menangani perubahan iklim pada APBN sejak beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2018-2020, alokasi anggaran mencapai Rp307,94 triliun. Adapun rata-rata penggunaan per tahun senilai Rp102,65 triliun.

Dia berharap komitmen anggaran untuk perubahan iklim terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, dia juga ingin pemerintah daerah (pemda) memiliki komitmen yang sama untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pemerintah telah memulai penandaan anggaran perubahan iklim pada 11 pemda percontohan pada 2017-2020, yang terdiri atas 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 Kota.

Pemda yang dimaksud adalah Provinsi Aceh, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Siak, Kabupaten Sumedang, dan Kota Pekanbaru.

Sepanjang 2017-2020, rata-rata anggaran perubahan iklim mencapai Rp3,01 miliar per tahun. Angka itu terdiri atas anggaran mitigasi rata-rata Rp1,19 miliar per tahun, sedangkan anggaran adaptasi rata-rata Rp1,82 miliar per tahun.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Dian Lestari menjelaskan anggaran mitigasi perubahan iklim di daerah kebanyakan digunakan untuk sektor kehutanan. Kemudian, diikuti sektor limbah, energi, transportasi, dan pertanian.

Sementara itu, anggaran adaptasi digunakan untuk mendukung urusan ketahanan air bersih, ketahanan pangan, serta ketahanan pesisir dan kelautan.

Dian menyebut pemerintah juga akan memperluas implementasi penandaan anggaran untuk perubahan iklim kepada 6 pemda tahun ini, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Kota Cirebon, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gunung Kidul.

"Untuk tahun 2021 ini, mengingat kondisi yang masih diwarnai pandemi, sejauh ini kami merencanakan untuk pelaksanaan CBT dalam 3 provinsi dan 3 kabupaten/kota," ujarnya.

Dian menambahkan upaya penanganan risiko perubahan iklim tidak akan cukup dengan hanya mengandalkan APBN dan APBD. Menurutnya, pembiayaan itu perlu didorong melalui dana nonpublik lainnya seperti keterlibatan masyarakat, sektor swasta, filantropi, sektor jasa keuangan, donor internasional, serta lembaga keuangan internasional. (kaw)