Soal Pemeteraian Kemudian, Ini Besaran Bea Meterai yang Wajib Dibayar

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai pemeteraian kemudian juga diatur dalam PMK 134/2021. Beleid ini mencabut peraturan sebelumnya, yakni PMK 4/2021.

Dalam Pasal 18 PMK 134/2021 ditegaskan pemeteraian kemudian dilakukan untuk dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya. Pemeteraian kemudian juga dilakukan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

“Pihak yang wajib membayar bea meterai melalui pemeteraian kemudian … merupakan pihak yang terutang,” bunyi penggalan Pasal 19 beleid tersebut, dikutip pada Rabu (6/10/2021).

Besarnya bea meterai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian ditentukan menjadi 3 kelompok. Pertama, untuk dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya dan terutang bea meterai sejak tanggal 1 Januari 2021.

Bea meterai yang wajib dibayar untuk kelompok pertama adalah sebesar bea meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% dari bea meterai yang terutang.

Kedua, untuk dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya dan terutang bea meterai sebelum 1 Januari 2021. Bea meterai yang wajib dibayar sama seperti kelompok pertama, tetapi besaran sanksi administratifnya adalah 200% dari bea meterai yang terutang.

Ketiga, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea meterai yang wajib dibayar untuk kelompok ini ditentukan sebesar bea meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

Adapun pembayaran bea meterai yang terutang melalui pemeteraian kemudian dilakukan dengan menggunakan meterai tempel, meterai elektronik, atau surat setoran pajak (SSP).

Pembayaran sanksi administratif untuk kelompok pertama dan kedua dilakukan dengan menggunakan formulir SSP atau kode billing dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 512.

Dalam Pasal 24 disebutkan dirjen pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kepada pihak terutang atas bea meterai yang tidak atau kurang dibayar serta sanksi administratif. Penerbitan surat ketetapan pajak ini dilakukan jika pihak yang terutang tidak melakukan pemeteraian kemudian.

“Pihak yang terutang menyetorkan bea meterai yang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak … ke kas negara,” bunyi penggalan Pasal 24 ayat (2) PMK 134/2021.

Kepala KPP tempat pihak yang terutang terdaftar menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemungut bea meterai terdaftar. Pemberitahuan disampaikan jika ditemukan data dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar merupakan dokumen yang bea meterainya seharusnya dipungut oleh pemungut bea meterai.

Setelah itu, kepala KPP tempat pemungut bea meterai terdaftar menindaklanjuti pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea meterai. (kaw)