AMERIKA SERIKAT

Soal Pajak Digital, Amazon & Facebook Dukung Ancaman AS ke Prancis

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 Agustus 2019 | 14:20 WIB
Soal Pajak Digital, Amazon & Facebook Dukung Ancaman AS ke Prancis

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Amazon dan Facebook mendukung serangan balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap pajak raksasa digital Prancis. Serangan balik yang diberikan Trump berupa ancaman pemberlakuan perang dagang jika pajak itu merugikan AS.

Dalam bukti yang diajukan kepada Pejabat Perdagangan Pemerintahan Trump, Facebook dan Amazon mengatakan proposal pajak digital Prancis tidak akan bisa dijalankan. Mereka menyebut pajak itu merusak bisnis lokal dan secara tidak adil memukul perusahaan-perusahaan AS.

"Ambang batas pendapatan yang ditetapkan tinggi sehingga hanya akan berlaku untuk sejumlah kecil perusahaan yang hampir seluruhnya bukan orang Prancis,” kata Peter Hiltz, Direktur Kebijakan Pajak Internasional Amazon, seperti dikutip pada Senin (19/8/2019).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Amazon mengklaim pajak tersebut akan merusak ratusan ribu usaha kecil yang menggunakan platformnya untuk menjual produk kepada konsumen di Prancis. Amazon juga menyebut pajak tersebut tampaknya dirancang untuk memukul perusahaan-perusahaan Negeri Paman Sam.

Menanggapi pemberlakuan pajak tersebut, Amazon berencana untuk meneruskan biaya pajak digital Prancis kepada pebisnis yang memanfaatkan platform marketplace-nya. Untuk itu, Amazon menaikkan tarif layanannya sebesar 3% mulai Oktober mendatang.

Alan Lee, Kepala Kebijakan Pajak Global Facebook mengatakan pihaknya menghargai dan sangat mendukung keputusan pemerintah untuk menyelidiki digital services tax (DST) Prancis di bawah Investigasi Section 301.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Lebih lanjut, Lee mengatakan pajak atas pendapatan iklan yang dilihat pengguna Prancis merupakan sesuatu yang saat ini tidak dapat dihitung oleh Facebook. Skema pajak itu membuat Facebook membutuhkan rekayasa ulang sistem internalnya agar dapat menangkap data sesuai aturan itu.

Seperti dilansir telegraph.co.uk, pada Senin ini, para pejabat perdagangan Amerika akan membuka sidang tentang apakah pajak Prancis mendiskriminasi perusahaan AS. Selain itu, adanya Investigasi Section 301 dapat membuat Amerika menerapkan tarif pada anggur dan keju Prancis jika mendapati pajak digital tidak adil dan mempengaruhi perusahaan Amerika. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN