TIONGKOK

Soal Negosiasi Perang Dagang AS-Tiongkok, OECD: Tidak Ada Pemenang

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 April 2018 | 09:55 WIB
Soal Negosiasi Perang Dagang AS-Tiongkok, OECD: Tidak Ada Pemenang

BEIJING, DDTCNews – Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akhirnya bernegosiasi di balik layar untuk meredam tegangnya perang dagang global yang terjadi belakangan ini.

Sekretaris Umum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Angel Gurria menegaskan tidak ada pemenang dalam negosiasi tersebut. Namun, menurutnya sempat ada penolakan resmi dalam negosiasi antarkedua negara besar itu.

“Semua orang sangat khawatir mengenai perang dagang ini. Tapi pada saat bersamaan sepertinya orang-orang berasumsi bahwa ada diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Hingga kini belum ada peningkatan tarif yang diadopsi oleh kedua negara itu,” paparnya di Beijing, Jumat (13/4).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Kabarnya, Tiongkok telah memberi peringatan akan adanya serangan balik terhadap gerakan proteksionis AS setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan pemungutan senilai miliaran dolar AS terhadap barang Tiongkok yang masuk ke AS.

Gurria pun memprediksi munculnya efek spillover berdampak negatif dari perang dagang kedua negara besar itu. Prediksinya pun juga mengenai dampak negatif yang akan terjadi pada negara lain karena perang dagang itu.

Di samping itu, ancaman perang dagang datang saat prekonomian global mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 4%, sebelum krisis utang yang dipicu oleh runtuhnya bank investasi AS Lehman Brothers pada 2008.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

“Butuh 10 tahun untuk kembali ke tingkat pertumbuhan ekonomi dunia seperti sebelum krisis terjadi. Tapi sekarang, kita kembali ke sebelum krisis tahun 2008," tegasnya dilansir South China Morning Post.

Sedikit mengingat sebelumnya, Trump menjadi orang pertama yang berencana untuk meningkatkan tarif pada barang yang dikirim dari Tiongkok. Oleh sebab itu, Presiden RRT Xi Jin Ping bersiap untuk membalas hal itu dan saat ini sementara tertunda namun belum ada keputusan lebih lanjut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini