Soal Kompromi Trump & Macron, Ini Reaksi Pelaku Industri Teknologi AS

WASHINGTON, DDTCNews – Pelaku industri teknologi Amerika Serikat mengecam hasil kompromi Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan Presiden AS Donald Trump terkait pajak digital.

Computer & Communications Industry Association (CCIA) bereaksi sehari setelah kedua presiden berkompromi terkait pajak digital di sela-sela KTT G7. Apalagi, Trump menyetujui pengenaan sepihak pajak digital Prancis hingga konsensus global – yang tengah dimatangkan OECD – tercapai.

“Aksi unilateral Prancis tidak dapat dibenarkan. Jika ditoleransi akan mendorong negara-negara lain untuk mencontoh mereka [mengambil aksi unilateral],” ujar Presiden CCIA Ed Black, Selasa (27/8/2019). Google, Amazon, dan Facebook termasuk pihak yang diwakili CCIA.

Ed Black mengatakan seharusnya AS tidak mendukung kompromi yang berakhir pada pemberian lampu hijau terhadap pengenaan pajak diskriminatif. Apalagi, pengenaan pajak yang disebut-sebut menargetkan perusahaan asal Negeri Paman Sam ini dibarengi dengan janji yang samar.

Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji ketika konsensus global tentang pemajakan ekonomi digital disepakati, Prancis akan mencabut aturan pajak digitalnya. Bagi perusahaan yang telah membayar pajak digital Prancis dijanjikan akan memperoleh pengembalian pajak.

Jennifer McCloskey dari Information Technology Industry Council yang mencakup Google, Amazon, Facebook, dan Apple, mengatakan pentingnya untuk mencapai kesepakatan global dengan cepat mengenai perpajakan.

“Setiap perjanjian antara Perancis dan Amerika Serikat harus mendorong pendekatan multilateral dan menghindari proliferasi proposal unilateral,” katanya, seperti dilansir news.abs-cbn.com.

Pada Juli lalu, Parlemen Perancis menyetujui pungutan pajak sebesar 3% atas pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Prancis. Pajak ini menyasar perusahaan digital dengan pendapatan lebih dari 25 juta euro (sekitar Rp398 miliar) di Perancis dan 750 juta euro (sekitar Rp11,9 triliun) dari seluruh dunia.

Pajak ini bertujuan untuk menghentikan kesenjangan pajak yang membuat sebagian besar raksasa digital tidak membayar apapun di negara tempat meraka mendapat keuntungan. Hal ini dapat terjadi lantaran basis hukum perusahaan mereka berada di negara lain dengan tarif pajak rendah. (kaw)