Soal Aturan Turunan UU HPP, Ini Kata Ditjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini masih disusun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aturan turunan yang menjadi penjelasan dan tata cara UU HPP sedang disusun. Menurutnya, proses penyusunan aturan turunan berjalan paralel untuk semua ketentuan.

"Semuanya dalam proses," katanya Senin (11/10/2021).

Neilmaldrin menyampaikan aturan turunan UU HPP yang tengah disiapkan akan berbentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan. Beberapa ketentuan juga akan berlaku mulai Januari 2022 seperti program pengungkapan sukarela harta bersih wajib pajak.

Namun, ia memastikan seluruh ketentuan dalam UU HPP masuk prioritas untuk dirampungkan pada tahun ini sehingga implementasi perubahan aturan dapat berjalan optimal.

"Kita tunggu perkembangannya. Kalau sudah ada informasi yang lebih jauh, akan kami sampaikan," tuturnya.

DJP sebelumnya menyebutkan UU HPP memiliki 6 kelompok pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), PPN, program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Setidaknya terdapat lima tujuan utama dari UU HPP tersebut. Pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Ketiga, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan memperluas basis pajak. Kelima, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. (rig)