SMI: Tak Ada Lagi yang Seenaknya Merancang APBN

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam menentukan dan menjalankan APBN 2017. Dan APBN harus menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi, bukan malah menjadi masalah itu sendiri. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengelolaan APBN memang harus lebih berhati-hati, karena sedikit kesalahan bisa berimbas pada seluruh kalangan masyarakat. Pengelolaan APBN harus memberikan dampak yang positif kepada seluruh masyarakat, kabinet, dan wakil rakyat.

“Saya harap Bappenas dan Kementerian Keuangan bisa lebih fokus pada fungsi perencanaan yang sesuai dengan keinginan Presiden. Jadi, tidak ada lagi teknorat yang seenaknya membuat atau merancang APBN,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/11).

Mantan Menteri Keuangan Boediono sebelumnya mengatakan APBN harus menjadi solisi atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Pengelolaan APBN yang baik akan memberikan dampak yang positif pada pembangunan Indonesia.

“Saya hanya berpesan untuk berhati-hati, nanti APBN jadi sasaran tarik menarik politik yang besar. APBN seharusnya menjadi solusi dan justru bukan sebagai bagian dari permasalahan,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memiliki alasan tertentu dalam merancang APBN tahun 2017 yang terlihat lebih kredibel. Ia melanjutkan, APBN bisa menjadi stimulus pada saat kondisi perekonomian nasional tengah melemah.

Ia menyatakan kredibilitas yang tersimpan dalam APBN tahun 2017 tersebut berfungsi untuk memberikan sinyal positif kepada seluruh pelaku ekonomi. Salah satu sinyal positif itu ialah untuk menarik lebih banyak investor yang mengembangkan uangnya di Indonesia.

Mengingat, APBN tahun 2017 juga sebagai upaya mengatasi beberapa hal buruk yang sempat terjadi pada tahun 2008-2009. Menurutnya, pada saat itu banyak penarikan modal dan uang, yang menyebabkan timbulnya beban psikologi pada masyarakat hingga saat ini.

“Saya diminta untuk menjadi Menteri Keuangan pada saat APBN sudah sedikit goyah. Maka kami berupaya untuk membalikkan keadaan dan menentukan pengurusan subsidi yang lebih baik sehingga eksposur krisis bisa ditangani,” pungkasnya. (Gfa/Amu)