REFORMASI PERPAJAKAN

SMI Minta Petugas Pajak Giat Lakukan Reformasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Maret 2017 | 15:04 WIB
SMI Minta Petugas Pajak Giat Lakukan Reformasi Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah mengumpulkan basis pajak Indonesia baik melalui program pengampunan pajak maupun reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan basis pajak dari berbagai daerah semakin meningkat.

Ia meminta pejabat dan jajaran petugas pajak untuk bekerja secara maksimal, seiring akan berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 31 Maret 2017.

"Kami akan menutup tax amnesty pada akhir bulan Maret ini, kami berharap basis pajak kita akan meningkat. Tentunya sekarang saya minta kepada seluruh tim reformasi pajak dan di bawah pimpinan Pak Ken (Dirjen Pajak) untuk betul-betul menggiatkan pelaksanaan reformasi perpajakan," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/3).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani menuturkan reformasi perpajakan diharapkan berjalan dengan baik dan maksimal setelah adanya pengampunan pajak, di mana Ditjen Pajak nantinya akan memiliki basis pajak di berbagai daerah baru atau sebelumnya tidak terdata.

"Kami membutuhkan kerjasama bersama-sama dengan pemerintah daerah‎ untuk meningkatkan kemampuan penerimaan negara," ujarnya.

Saat ini tim reformasi perpajakan masih dalam penyusunan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk semakin menggenjot kepatuhan pajak masyarakat. Pemerintah merancang tim reformasi ini dengan mengumpulkan anggotanya dari berbagai kalangan guna semakin meningkatkan efektifitas kinerjanya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Di sisi lain Mantan Direktur Bank Dunia ini mengharapkan peningkatan kualitas masyarakat melalui optimalisasi dana transfer daerah. Melalui dana transfer tersebut, pemerintah semakin bisa membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dan tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, maka pembangunan secara merata pun akan semakin terealisasi.

"Dengan semakin banyaknya transfer ke daerah seharusnya kami mengharapkan kenaikan kualitas dari masyarakat. Sehingga kalau bicara tentang Indonesia, membangun dari pinggiran, atau dalam hal ini di mana pun mereka berada, kita berada di bumi Republik Indonesia. Maka rakyat bisa mengatakan 'saya adalah bagian dari Republik Indonesia di mana negara hadir secara efektif', dan ini perlu kita tingkatkan secara terus-menerus," tuturnya.

Mengingat dana transfer tersebut berasal dari penerimaan negara yang sebagian besar terkumpul dari pemungutan pajak. Oleh karenanya Sri meminta tim reformasi perpajakan mampu meningkatkan kualitas masyarakat sekaligus meningkatkan basis pajak dari berbagai daerah. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN