Skema Dagang Karbon Langgar Aturan, Pengusaha Boleh Restitusi Pajak

BRATISLAVA, DDTCNews – Pengadilan Tinggi Eropa/Court of Justice of the European Union (CJEU) memutuskan kebijakan perpajakan Slovakia terkait dengan skema perdagangan karbon telah menyalahi aturan Uni Eropa.

Menurut CJEU, pungutan pajak karbon sebesar 80% atas fasilitas tunjangan skema perdagangan karbon bertentangan dengan aturan Uni Eropa. CJEU menilai prinsip tunjangan emisi diberikan secara gratis sebagai insentif pelaku usaha menekan emisi dalam kegiatan produksi.

"Kebijakan perpajakan atas tunjangan emisi Slovakia pada 2011 jelas bertentangan dengan aturan Uni Eropa," tulis putusan CJEU, dikutip Kamis (18/2/2021).

Pemerintah memungut pajak karbon CO2 kepada perusahan yang mendapatkan fasilitas tunjangan emisi pada periode 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011. Penerapan pajak tersebut setidaknya sudah mengumpulkan penerimaan hingga jutaan euro.

CJEU menilai kebijakan pajak karbon yang diterapkan pemerintah tidak hanya bertentangan dengan regulasi Uni Eropa, tetapi juga tidak mendorong pelaku usaha mengurangi emisi dari kegiatan produksi lantaran kehilangan nilai finansial dari tunjangan emisi.

"Akibatnya, perusahaan menjadi tidak berminat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini justru mengalihkan semua keuntungan perusahaan kepada kas negara," bunyi putusan CJEU.

CJEU menjamin perusahaan yang dipungut pajak karbon pada tahun fiskal 2011 tetap mendapatkan hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Permohonan paling lambat diajukan pada 12 April 2021.

Pengusaha berhak mendapatkan imbalan bunga dari otoritas jika pencairan klaim restitusi terlambat dilakukan oleh pemerintah. Keputusan CJEU ini diprediksi akan memengaruhi negara lain lantaran tak hanya Slovakia saja yang memungut pajak karbon atas fasilitas tunjangan emisi dalam skema perdagangan karbon Uni Eropa.

"Pungutan pajak CO2 bukan hanya terjadi di Slovakia. Regulasi domestik yang bertentangan dengan UU Uni Eropa menjadi masalah sama yang memengaruhi negara anggota Uni Eropa lainnya," sebut CJEU seperti dilansir balkangreenenergynews.com. (rig)