PMK 175/2021

Simak Ketentuan Baru Pembebasan Bea Masuk Reimpor Lewat Barang Kiriman

Muhamad Wildan | Jumat, 17 Desember 2021 | 13:07 WIB
Simak Ketentuan Baru Pembebasan Bea Masuk Reimpor Lewat Barang Kiriman

Calon penumpang mengamati suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/11/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mempertegas ketentuan mengenai barang ekspor yang diimpor kembali melalui barang kiriman.

Pada Pasal 12 ayat (1) PMK 175/2021, barang yang direimpor melalui barang kiriman dapat dibebaskan dari pengenaan bea masuk.

"Barang kiriman yang dilakukan impor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7," bunyi Pasal 12 ayat (2) PMK 175/2021, dikutip Jumat (17/12/2021).

Baca Juga:
Apa Itu Klinik Ekspor?

Pada Pasal 7, ditegaskan pembebasan bea masuk bisa diperoleh bila importir mengajukan permohonan kepada menteri keuangan melalui kepala kantor pabean tempat pemasukan barang. Permohonan haru disampaikan dengan dilengkapi dokumen pendukung.

Permohonan harus memuat data tentang identitas importir, perincian barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tujuan ekspor, kantor pabean tempat pengeluaran barang ekspor, dan nomor serta tanggal pemberitahuan pabean ekspor.

Dokumen pendukung yang dibutuhkan antara lain pemberitahuan pabean ekspor, dokumen tentang perkiraan nilai barang dan spesifikasinya, tujuan pengiriman barang ekspor, serta surat pernyataan dari importir yang menunjukkan barang yang direimpor merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor.

Baca Juga:
Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Kemudian, dibutuhkan juga dokumen pengangkutan saat ekspor dan impor berupa bill of landing dan sejenisnya, hingga keterangan dari pihak di luar daerah pabean yang menjelaskan alasan reimpor.

"Pembebasan bea masuk ... diberikan berdasarkan permohonan dari penerima barang atau penyelenggara pos atas permintaan penerima barang," bunyi Pasal 12 ayat (3) PMK 175/2021.

Perlu diketahui, yang dimaksud dengan impor barang kiriman adalah impor yang dilakukan melalui penyelenggara pos. Ketentuan umum tentang impor barang kiriman diperinci pada PMK 199/2019.

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Bea masuk atas impor barang kiriman dikenakan bila barang kiriman memiliki nilai pabean lebih dari FOB (freight on board) US$3 per penerima barang per kiriman.

Atas barang kiriman dengan nilai pabean lebih dari FOB US$3 hingga FOB US$1.500, dikenakan bea masuk sebesar 7,5% beserta PPN dan PPnBM. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Klinik Ekspor?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi