Simak, Ini Sejumlah Agenda yang Menanti Dirjen Pajak Baru

JAKARTA, DDTCNews – Terpilihnya Suryo Utomo menjadi Dirjen Pajak masih menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (4/11/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Suryo bisa meneruskan seluruh reformasi fundamental yang ada di tubuh Ditjen Pajak (DJP). Selama ini, reformasi sudah dimulai di masa kepemimpinan Robert Pakpahan. Tugas orang nomor satu di DJP, sambungnya, tidak mudah.

“Saya memilih kata sangat berat karena seluruh aktivitas negara ini adalah berasal dari pajak,” katanya.

Managing Partner DDTC Darussalam menilai tantangan terbesar Dirjen Pajak yang baru tidak dapat dilepaskan dari isi pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan di MPR pada Oktober lalu. Secara tersirat, wajah fiskal Indonesia dalam 5 tahun mendatang akan memuat dua elemen utama.

Pertama, peningkatan daya saing untuk menarik investasi dan menyediakan lapangan kerja. Kedua, upaya memobilisasi penerimaan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Dalam hal ini, Suryo harus bisa berperan aktif untuk menyeimbangkan keduanya. Kehati-hatian dalam meracik kebijakan serta memimpin korps DJP dalam menjamin tidak melencengnya penerapan di lapangan sangat dibutuhkan,” ujar Darussalam.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti upaya pengamanan target penerimaan pajak 2019. Pasalnya, pemerintah akan mengandalkan penerimaan pajak dari bendahara pemerintah pusat dan daerah untuk mempersempit celah shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Agenda yang Menanti Suryo

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan ada sejumlah agenda yang menanti Suryo Utomo. Pertama, menata fondasi sistem pajak Indonesia yang mampu menjawab berbagai tantangan ke depan melalui agenda reformasi pajak.

“Penting untuk digarisbawahi bahwa keberhasilan reformasi pajak terletak pada faktor kepemimpinan dan politik,” katanya.

Kedua, pengamanan target penerimaan untuk meningkatkan tax ratio. Dalam jangka pendek (sisa tahun ini), DJP bisa memanfaatkan data dan informasi yang telah diperoleh. Selain itu, Suryo bisa fokus pada omnibus law dan revisi undang-undang pajak.

Ketiga, dalam jangka menengah berbagai terobosan kebijakan harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja penerimaan. Keempat, mengedepankan upaya menciptakan kepastian bagi wajib pajak. Kelima, membangun kepercayaan dan menciptakan masyarakat melek pajak melalui kerja sama dengan berbagai stakeholders di arena perpajakan.

• Penerimaan Pajak dari Belanja Pemerintah

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan penerimaan pajak hingga Oktober itu sudah lewat Rp1.000 triliun. Menurutnya, terdapat beberapa sumber penerimaan yang bisa dioptimalkan hingga tutup tahun fiskal 2019.

Potensi lonjakan penerimaan tersebut berasal dari kegiatan belanja pemerintah pusat dan daerah yang biasanya meningkat jelang tutup tahun. Yon melanjutkan setoran pajak dari bendahara pemerintah pusat dan daerah cukup signifikan karena menyumbang sekitar 8% penerimaan pajak.

“Pada akhir tahun yang pasti banyak [lonjakan penerimaan]. Satu dari bendahara negara, pencairan bendahara pemerintah baik dari APBN maupun APBD. Proyek itu biasanya pencairannya signifikan pada November dan Desember. Kemudian, PPN yang rutin untuk transaksi normal,” paparnya.

• Efek Forestalling

Efek forestalling dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan menjadi salah satu aspek yang diandalkan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengamankan penerimaan di sisa tahun ini. Titik puncak pembayaran forestalling terjadi pada November 2019.

Namun, efek forestalling masih akan tergantung pada empat aspek, yaitu keterbatasan likuiditas perusahaan rokok, kapasitas produksi rokok, ketentuan batas lekat cukai, serta data empiris perusahaan sebelumnya dalam pembelian pita cukai.

• Pusat Logistik Berikat

DJBC akan mempercepat pembahasan perubahan Perdirjen Bea dan Cukai No. 2 dan No. 3/2018 yang mengatur tentang Pusat Logistik Berikat (PLB). Revisi beleid ini dilakukan sebagai upaya untuk pembenahan administrasi di PLB. Pasalnya, otoritas masih meneukan ketidakpatuhan atau pelanggaran importasi. (kaw)