Setoran Pajak Hilang Rp30 Miliar, Tempat Hiburan Bakal Dibuka Kembali

BANDUNG, DDTCNews—Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemkot Bandung tengah mempertimbangkan untuk membuka kembali tempat hiburan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pemkot saat ini masih meninjau ke sejumlah tempat hiburan hingga akhir pekan ini. Nanti, hasil peninjauan tersebut akan dilaporkan kepada Wali Kota Bandung.

"Tinggal nanti hasilnya kalau semua jadwal ini sudah diselesaikan kita pasti akan rembuk dengan seluruh tim. Keputusan didasarkan pada banyak hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19," kata Ema dikutip Kamis, (9/7/2020).

Secara umum, lanjut Ema, standar protokol kesehatan di beberapa tempat hiburan sudah disiapkan dengan baik, seperti tempat isolasi dan SOP secara keseluruhan. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang juga harus diperhatikan.

Untuk diketahui, pendapatan pajak hiburan di Kota Bandung selama masa pandemi Covid-19 hanya mencapai sekitar Rp60 miliar. Dalam kondisi normal, tempat hiburan bisa memberikan kontribusi sebesar Rp90 miliar bagi PAD.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan setidaknya 60 tempat hiburan yang akan ditinjau Pemkot Bandung dari total sekitar 200 lokasi tempat hiburan di Kota Bandung.

"Ada 200 lokasi di Bandung termasuk spa, karaoke, bioskop. Kami jadwalkan meninjau 60 tempat. Kami perhatikan standar protokol kesehatannya tidak hanya pengunjung tapi karyawannya juga," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Maya Himawati mengatakan DPRD juga masih mempertimbangkan kemungkinan dibukanya kembali tempat hiburan di Kota Bandung.

Maya menjelaskan DPRD Kota Bandung akan berembuk dengan Pemkot Bandung untuk mempertimbangkan dibukanya tempat hiburan. Menurutnya, perlu kajian-kajian terlebih dahulu.

“Memang secara SOP sudah ada, tapi kita, kan, tidak tahu nanti pelaksanaannya seperti apa? Saya masih agak waswas kalau nanti pengunjung ada yang nakal atau tidak mau mengikuti aturan,” tuturnya dikutip dari Pikiran Rakyat. (rig)