Setoran Pajak e-Commerce di Vietnam Belum Sesuai Ekspektasi

HANOI, DDTCNews – Penerimaan pajak dari transaksi e-commerce di Vietnam mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, setoran pajak tersebut dipandang masih rendah jika dibandingkan dengan nilai transaksi di e-commerce.

Director of the Department of Large Taxpayers Nguyen Bang Thang mengatakan otoritas pajak saat ini masih menghadapi tantangan dengan penyedia platform e-commerce yang tidak berkedudukan di Vietnam.

“Untuk mengelola pajak bagi pemasok asing yang tidak berbasis di Vietnam, otoritas pajak secara tidak langsung bekerja dengan kedutaan, serta organisasi konsultan audit besar untuk memobilisasi dan berkomunikasi,” katanya dikutip dari en.vietnamplus.vn, Minggu (1/1/2023).

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, terdapat 37 penyedia platform e-commerce asing yang terdaftar dalam sistem Departemen Pajak Umum dan telah membayar pajak penghasilan badan dan PPN dengan total nilai lebih dari VND3,1 triliun.

Selama proses implementasi, pemasok luar negeri sangat aktif dan proaktif berkoordinasi dengan otoritas pajak. Mereka berupaya untuk memahami kebijakan dan memenuhi kewajiban pajak melalui portal resmi milik otoritas pajak terkait.

Di sisi lain, pemerintah Vietnam juga berhasil mengumpulkan pajak sejumlah VND5,6 triliun dari transaksi e-commerce melalui organisasi di Vietnam sejak 2018. Selama beberapa tahun terakhir ini, pengumpulan pajak dari sektor e-commerce terus mengalami peningkatan.

Sementara itu, Director of the Tax Administration Department of SMEs, Individual, and Business Households Nguyen Thi Lan Anh menemukan adanya beberapa tantangan yang dapat muncul sebagai akibat dari perkembangan e-commerce.

Pertama, otoritas pajak kesulitan dalam mengelola sumber penerimaan, wajib pajak, dan basis pajak. Kedua, otoritas pajak kesulitan membedakan secara jelas jenis penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak.

Ketiga, tantangan dalam mengendalikan transaksi bisnis untuk mengelola pemungut pajak untuk e-commerce. Keempat, tidak mudah untuk mengontrol arus kas karena metode pembayaran dalam bentuk COD (cash on delivery) lebih populer daripada metode pembayaran nontunai.

Dalam menghadapi tantangan ini, Anh memandang perlu adanya modernisasi atas sistem perpajakan, sekaligus meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk menghubungkan dan menyimpan informasi. (rig)