Setoran Freeport Bakal Meningkat

JAKARTA, DDTCNews – Kontribusi PT Freeport Indonesia untuk penerimaan negara dipastikan semakin membesar setelah proses divestasi saham dan peralihan status kontrak karya menjadi IUPK selesai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PT Freeport Indonesia (PTFI) akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat kontrak karya (KK) berlaku.

“Mengenai perjanjian penerimaan negara pasal 169 Undang-Undang Minerba, komponen keseluruhan kalau ditotal harus lebih besar," katanya di Kantor Kemenkeu, Kamis (27/9/2018).

Untuk mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan PT Inalum (Persero), sambungnya, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

Seperti diketahui, PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI.

Penandatanganan itu meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, dan CEO FCX Richard Adkerson.

Jalan divestasi ini maka jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Pemerintah Daerah Papua akan kebagian 10% saham dari Freeport.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$3,85 miliar AS atau setara dengan Rp56 triliun. Adapun pembayaran kepada FCX rencananya akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, mengapresiasi proses divestasi berjalan lancar meski melalui proses yang berliku. Sri Mulyani meyakini kesepakatan divestasi ini menguntungkan kedua belah pihak.

“Akhirnya selesai juga. Proses ini panjang, rumit dan pelik, tapi atas kerja sama banyak pihak selesai juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan," tandas Sri Mulyani. (kaw)