APBN 2024

Setoran Bea dan Cukai Turun 0,9 Persen sepanjang Semester I/2024

Dian Kurniati | Selasa, 09 Juli 2024 | 11:00 WIB
Setoran Bea dan Cukai Turun 0,9 Persen sepanjang Semester I/2024

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada semester II/2024 mencapai Rp134,2 triliun. Realisasi ini setara dengan 41,8% dari target pada APBN 2024 senilai Rp321 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut turun 0,9% dari periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, kontraksi penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut dipengaruhi oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan bea masuk.

"Penerimaan dari bea dan cukai, dalam hal ini relatif masih sama dengan tahun lalu sehingga kalau kita lihat dari levelnya tidak terjadi perubahan," katanya, dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan realisasi penerimaan cukai mencapai Rp101,8 triliun, atau setara dengan 41,4% dari target. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar 3,9%.

Menurutnya, penerimaan cukai merupakan salah satu hal yang diwaspadai pemerintah karena telah mengalami kontraksi selama 2 tahun berturut-turut. Pada periode yang sama tahun lalu, kontraksinya bahkan mencapai 12,2%.

Penurunan penerimaan cukai utamanya karena fenomena peralihan konsumsi ke rokok dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tecermin dari produksi rokok golongan 1 dengan tarif cukai tinggi mengalami penurunan, sedangkan produksi rokok golongan 2 dan 3 naik.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Penerimaan dari cukai memang menurun. Namun, untuk cukai ini kami memang terus melakukan pengendalian terhadap produksi rokok sehingga dampaknya ini yang diharapkan," ujar Sri Mulyani.

Untuk bea masuk, lanjut menteri keuangan, realisasi penerimaannya mencapai Rp24,3 triliun atau 42,3% dari target. Penerimaan bea masuk tumbuh tipis 0,3%, lebih rendah ketimbang pertumbuhan yang sama tahun lalu sebesar 4,6%.

Kinerja penerimaan bea masuk yang melambat tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, terdapat efek dari penurunan impor komoditas seperti gas, kendaraan dan suku cadangnya.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selanjutnya, realisasi penerimaan bea keluar mencapai Rp8,1 triliun, tumbuh 52,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut berbanding terbalik dibandingkan dengan semester I/2023 yang justru terkontraksi sebesar 77%.

Pertumbuhan penerimaan tersebut dipengaruhi oleh bea keluar mineral yang tumbuh 10 kali lipat dikarenakan implementasi kebijakan relaksasi mineral. Meski demikian, bea keluar sawit turun karena penurunan rata-rata harga dan volume ekspor CPO. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja