Setelah Ditagih Anies, Menkeu akan Transfer Rp2,55 Triliun April Ini

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji segera mentransfer dana bagi hasil (DBH) senilai Rp2,5 triliun kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sri Mulyani mengatakan dana itu adalah setengah dari total DBH DKI Jakarta 2019 senilai Rp5,1 triliun yang ditagih Anies. Menurutnya pemerintah tak bisa langsung mentransfer semua DBH karena harus melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hari ini ini berbagai daerah PAD-nya turun dan Pak Anies bilang 'Tolong saya dibayarkan duluan, kan itu sudah DBH 2019.' Tekniknya memang dibayarkan setelah audit BPK, tapi karena sekarang urgent maka kami putuskan 50% sambil menunggu audit BPK angkanya sekian ini untuk 2019," katanya melalui konferensi video, Jumat (17/4/2020).

Sri Mulyani memaklumi belanja DKI Jakarta yang besar, meski telah melakukan realokasi dan re-focusing anggaran. Misalnya pada belanja pegawai, nilainya hampir Rp25 triliun, sedangkan belanja barang senilai Rp24 triliun.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus melakukan berbagai cara yang di luar kewajaran di tengah pandemi virus Corona, termasuk mempercepat pembayaran 50% DBH sebelum audit BPK. Menurutnya. pemerintah pusat maupun daerah sama-sama mengalami tekanan berat akibat wabah tersebut.

Percepatan pembayaran 50% DBH tahun 2019 juga berlaku untuk semua pemerintah daerah di Indonesia. Dia berharap DBH tersebut membantu kepala daerah dalam penanganan virus Corona di wilayahnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menambahkan pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur percepatan pembayaran DBH 2019. Setelah separuh DBH dibayarkan pada April, tahap berikutnya akan dilakukan sekitar Juni.

"Setiap triwulan ada pembayaran. Jumlahnya kalau DKI minta Rp5,1 triliun dan akan dibayarkan setengah dari itu di April ini," ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagih piutang Rp5,1 triliun DBH dari pemerintah pusat. Anies menyebut pemerintah DKI Jakarta sangat membutuhkan dana tersebut untuk penanganan dampak virus Corona. Misalnya hingga Mei 2020, kebutuhan dana untuk penanganan dampak virus Corona sudah mencapai Rp3 triliun. (Bsi)