Sesuaikan dengan Aturan Investasi, Negara Ini Susun UU Perpajakan Baru

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja tengah menyiapkan RUU Perpajakan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang sudah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dirjen Pajak Kong Vibol mengatakan RUU tersebut akan menggantikan UU Perpajakan yang sudah berlaku sejak 1997. Melalui revisi, pemerintah berharap rezim pajak Kamboja lebih sejalan dengan standar internasional.

"Seperti yang dijanjikan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Aun Pornmoniroth, RUU tersebut akan disampaikan sebelum masa sidang DPR ketujuh, sekitar 2 atau 3 bulan ke depan," katanya, dikutip pada Jumat (17/3/2023).

Vibol mengatakan pemerintah telah menyusun RUU Perpajakan selama bertahun-tahun. Revisi mulai disiapkan setelah pemerintah menerima rekomendasi dari Kementerian Kehakiman.

RUU Perpajakan dinilai mendesak karena kebijakan pajak internasional sudah banyak mengalami perubahan. Revisi juga penting untuk mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian global.

Dia menyebut penyusunan RUU Perpajakan melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Draf RUU pun akan segera diserahkan kepada Majelis Nasional.

Presiden Kamar Dagang Amerika di Kamboja (AmCham) Anthony Galliano mendukung RUU Perpajakan yang sedang disusun pemerintah. Dalam pertemuan dengan pengusaha, lanjutnya, otoritas sudah menjelaskan RUU Perpajakan bakal menyinkronkan undang-undang yang lama dengan UU Investasi yang baru diundangkan pada 15 Oktober 2021.

"[RUU Perpajakan] akan memberikan kepastian dan transparansi bagi investor asing dalam menentukan tujuan investasi yang paling menarik," ujarnya dilansir phnompenhpost.com.

Menurutnya, pemerintah dalam RUU juga perlu memasukkan pasal mengenai upaya penanganan praktik penghindaran pajak. Dengan payung hukum yang baik, dia meyakini kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara berkelanjutan.

Sementara itu, ekonom Royal Academy of Cambodia Ky Sereyvath menilai pemerintah harus memasukkan insentif pajak yang menarik dalam RUU Perpajakan. Insentif ini penting untuk meningkatkan daya saing Kamboja di level regional dan global dalam menarik lebih banyak aliran investasi serta meningkatkan produksi dan ekspor. (sap)