AMERIKA SERIKAT

Senjata Api dan Amunisi Diusulkan Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:44 WIB
Senjata Api dan Amunisi Diusulkan Kena Pajak

TACOMA, WASHINGTON, DDTCNews—Seorang anggota dewan Tacoma, Negara Bagian Washington, AS, Ryan Mello mengusulkan pengenaan pajak lokal atas senjata api dan amunisi. Ia muak dengan kekerasan menggunakan senjata api.

Dalam 30 hari terakhir terjadi 3 kasus pembunuhan menggunakan senjata api di Kota Tacoma. “Saya tahu sebagian besar pemilik senjata api adalah individu yang bertanggung jawab. Namun, kami butuh penerimaan untuk program pencegahan kekerasan,” kata Mello, Kamis (22/8/2019).

Lebih lanjut Mello menjelaskan usulan pajak atas senjata dan amunisi itu akan serupa dengan aturan yang disahkan di Seattle. Dengan demikian, akan ada pajak senilai US$25 setara dengan Rp355.325 untuk semua pembelian senjata api.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Selanjutnya, tiap pembelian paket amunisi berkaliber 22 dan dibawahnya akan dikenakan pajak senilai US$0,02 atau setara dengan Rp284,26. Kemudian, untuk amunisi yang dijual eceran akan dikenakan pajak senilai US$0,05 atau setara dengan Rp710,65.

Sedikit berbeda dengan kebijakan di Seattle, Mello berencana akan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk amunisi berkecepatan tinggi, atau amunisi gaya militer seperti ‘hollow point bullets’. Hal ini berarti akan ada tiga golongan tarif pajak yang dikenakan pada amunisi.

Dalam usulan rencananya, Mello juga memberikan opsi pengecualian yang diberikan kepada pengusaha yang menjual tidak lebih dari satu senjata api atau lima puluh butir amunisi per kuartal. Pengecualian tersebut juga akan berlaku untuk keperluan penegakan hukum.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Adapun atas seluruh pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut akan dialokasikan untuk memberi edukasi kepada anak-anak tentang kekerasan senjata. Edukasi itu akan disampaikan melalui berbagai organisasi yang ada di Tacoma.

Namun, usulan Mello mendapat tentangan dari penjual senjata api. Pajak tersebut dianggap akan membuat bisnis toko senjata api keluar dari Tacoma. Pengenaan pajak untuk menangani masalah kekerasan senjata api juga dianggap sebagai cara yang tidak tepat.

“Itu benar-benar akan membuat saya keluar dari bisnis. Padahal ini mata pencaharian saya. Harusnya alih-alih mengenakan pajak senjata, kita perlu mengatasi masalah kesehatan mental di Pierce County,” kata Dan Davies, pemilik Mary's Pistols, seperti dilansir q13fox.com. (MG-nor/Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi