AMERIKA SERIKAT

Senator Bernie Sanders Usulkan Kenaikan Pajak Korporasi

Muhamad Wildan | Sabtu, 20 Maret 2021 | 09:01 WIB
Senator Bernie Sanders Usulkan Kenaikan Pajak Korporasi

Senator Bernie Sanders dalam sebuah acara. Bernie bersama dengan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengusulkan beleid baru yang mengenakan pajak yang lebih tinggi atas korporasi. (Foto: Reuters/dw.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Senat AS Bernie Sanders bersama dengan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengusulkan beleid baru yang mengenakan pajak yang lebih tinggi atas korporasi.

Sanders mengusulkan adanya pengenaan pajak korporasi berdasarkan perbandingan gaji CEO dan pegawai. Bila gaji CEO 50 kali lipat lebih tinggi dibandingkan median gaji karyawan, maka pajak korporasi yang dibayar harus lebih tinggi dari tarif normal.

"Rata-rata gaji CEO perusahaan masuk bursa US$15 juta per tahun, 200 hingga 300 kali lipat median gaji pegawai umumnya. Gaji CEO yang amat tinggi itu meningkatkan ketimpangan penghasilan di AS," tulisnya dalam beleid bernama Tax Excessive CEO Pay Act, dikutip Kamis (18/3/2021).

Baca Juga:
Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Apabila gaji CEO diketahui 50 hingga 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan median gaji pegawai, tarif pajak korporasi diusulkan ditambah sebesar 0,5%. Bila ketimpangan gaji mencapai 100 hingga 200 kali lipat, Sanders mengusulkan adanya tambahan tarif pajak korporasi sebesar 1%.

Tertinggi, bila gaji CEO tercatat 500 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan median gaji pegawai, maka tarif pajak korporasi atas penghasilan perusahaan tersebut diusulkan ditambah 5%.

"Dengan menaikkan tarif pajak korporasi dengan gaji CEO yang berlebihan, penerimaan pajak yang terkumpul bisa mencapai US$150 miliar selama 10 tahun. Langkah ini akan membantu mengurangi peningkatan ketimpangan penghasilan yang terjadi di AS," tulis Sanders.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Untuk melaksanakan ketentuan ini, Kementerian Keuangan AS akan diberikan kewenangan untuk menindak perusahaan perusahaan yang memanipulasi data gaji CEO dan pegawai yang dilaporkan. Beleid ini diusulkan berlaku atas perusahaan tertutup dan terbuka.

Untuk diketahui, figur-figur Partai Demokrat yang turut mengusung rancangan beleid ini berasal dari Senat dan Kongres. Pengusul pajak kekayaan, Senator Elizabeth Warren, turut mendukung rancangan beleid yang diusung Sanders. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan