AMERIKA SERIKAT

Senator Bernie Sanders Usulkan Kenaikan Pajak Korporasi

Muhamad Wildan | Sabtu, 20 Maret 2021 | 09:01 WIB
Senator Bernie Sanders Usulkan Kenaikan Pajak Korporasi

Senator Bernie Sanders dalam sebuah acara. Bernie bersama dengan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengusulkan beleid baru yang mengenakan pajak yang lebih tinggi atas korporasi. (Foto: Reuters/dw.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Anggota Senat AS Bernie Sanders bersama dengan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengusulkan beleid baru yang mengenakan pajak yang lebih tinggi atas korporasi.

Sanders mengusulkan adanya pengenaan pajak korporasi berdasarkan perbandingan gaji CEO dan pegawai. Bila gaji CEO 50 kali lipat lebih tinggi dibandingkan median gaji karyawan, maka pajak korporasi yang dibayar harus lebih tinggi dari tarif normal.

"Rata-rata gaji CEO perusahaan masuk bursa US$15 juta per tahun, 200 hingga 300 kali lipat median gaji pegawai umumnya. Gaji CEO yang amat tinggi itu meningkatkan ketimpangan penghasilan di AS," tulisnya dalam beleid bernama Tax Excessive CEO Pay Act, dikutip Kamis (18/3/2021).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Apabila gaji CEO diketahui 50 hingga 100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan median gaji pegawai, tarif pajak korporasi diusulkan ditambah sebesar 0,5%. Bila ketimpangan gaji mencapai 100 hingga 200 kali lipat, Sanders mengusulkan adanya tambahan tarif pajak korporasi sebesar 1%.

Tertinggi, bila gaji CEO tercatat 500 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan median gaji pegawai, maka tarif pajak korporasi atas penghasilan perusahaan tersebut diusulkan ditambah 5%.

"Dengan menaikkan tarif pajak korporasi dengan gaji CEO yang berlebihan, penerimaan pajak yang terkumpul bisa mencapai US$150 miliar selama 10 tahun. Langkah ini akan membantu mengurangi peningkatan ketimpangan penghasilan yang terjadi di AS," tulis Sanders.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Untuk melaksanakan ketentuan ini, Kementerian Keuangan AS akan diberikan kewenangan untuk menindak perusahaan perusahaan yang memanipulasi data gaji CEO dan pegawai yang dilaporkan. Beleid ini diusulkan berlaku atas perusahaan tertutup dan terbuka.

Untuk diketahui, figur-figur Partai Demokrat yang turut mengusung rancangan beleid ini berasal dari Senat dan Kongres. Pengusul pajak kekayaan, Senator Elizabeth Warren, turut mendukung rancangan beleid yang diusung Sanders. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Kamis, 03 Oktober 2024 | 18:13 WIB INTERNATIONAL TAX CONFERENCE 2024

DJP: Implementasi Pilar 1 Butuh Komitmen AS dan China

Kamis, 03 Oktober 2024 | 16:11 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

RI Kaji Semua Opsi Insentif Pajak untuk Respons Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN