SWEDIA

Selektif, Tarif Pajak Orang Kaya Bakal Dinaikkan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 19 Februari 2021 | 11:52 WIB
Selektif, Tarif Pajak Orang Kaya Bakal Dinaikkan

Ilustrasi.

STOCKHOLM, DDTCNews – Pemerintah Swedia tengah merancang aturan yang memuat kenaikan pajak bagi orang kaya.

Menkeu Magdalena Andersson mengatakan kenaikan tarif pajak khusus untuk orang kaya di Swedia diperlukan untuk mencegah berlanjutnya pelebaran kesenjangan ekonomi. Apalagi, pandemi Covid-19 telah berdampak pada pelebaran kesenjangan makin besar.

"Secara historis, tidak jarang kesenjangan meningkat pada saat terjadi krisis," katanya, dikutip pada Jumat (19/2/2021).

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Andersson menyatakan terdapat 2 rencana besar pemerintah untuk membawa Swedia keluar dari kemerosotan ekonomi dan memperbaiki tingkat kesenjangan. Pertama, ajakan kepada masyarakat untuk lebih banyak bekerja melalui program pendidikan sehingga kualitas kesejahteraan meningkat.

Kedua, rencana perubahan kebijakan pajak. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memperkenalkan pajak baru untuk menekan kesenjangan ekonomi masyarakat yang melebar. Peningkatan tarif pajak secara selektif menjadi cara otoritas untuk menjawab tantangan tersebut.

Dia menjelaskan ekonomi Swedia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Namun, konsentrasi kepemilikan modal dan kekayaan justru makin meningkat di kalangan orang kaya (high net worth individual/HNWI) Swedia.

Baca Juga:
Swedia akan Hapus Pajak Penerbangan, Harga Tiket Jadi Lebih Murah

"Nilai modal dan perolehan atas modal telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terkonsentrasi di antara penduduk terkaya. Itu sebabnya kami ingin menaikkan tarif," ujarnya.

Andersson menambahkan kenaikan tarif pajak bagi orang kaya merupakan instrumen efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan yang besar di Swedia. Melalui instrumen pajak tersebut menjadi alat untuk melakukan distribusi kekayaan.

"Tarif perlu dinaikkan karena kami memiliki kesenjangan pendapatan yang besar dan hal itu juga terjadi dalam hal kekayaan," imbuhnya, seperti dilansir headlinesmania.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 10:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Jumat, 26 Juli 2024 | 13:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

AS Tolak Pajak Kekayaan Global 20%, Dianggap Sulit Dikoordinasikan

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi