SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi CHA: Triyono Martanto Ingin Pangkas Backlog Sengketa Pajak

Muhamad Wildan | Rabu, 01 Februari 2023 | 12:45 WIB
Seleksi CHA: Triyono Martanto Ingin Pangkas Backlog Sengketa Pajak

Salah satu calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak, Triyono Martanto (kiri).

JAKARTA, DDTCNews - Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Triyono Martanto menilai penyelesaian persoalan backlog sengketa pajak, baik di Pengadilan Pajak maupun di Mahkamah Agung (MA), memerlukan banyak terobosan.

Triyono mengatakan jajaran pimpinan pada Pengadilan Pajak sempat menginisiasi berbagai upaya. Contoh, melalui crash program. Namun, inisiatif tersebut masih belum bisa dilaksanakan karena adanya potensi berbenturan dengan peraturan.

"Kami ingin melakukan crash program, tetapi terbentur dengan aturan," katanya dalam seleksi wawancara CHA yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY), Rabu (1/2/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Saat ini, lanjut Triyono, total sengketa yang mengantre di Pengadilan Pajak sudah mencapai 26.000 berkas. Menurutnya, perlu ada terobosan agar backlog sengketa tersebut dapat dikurangi.

Terlebih, beban yang ditanggung oleh hakim makin besar dan berpotensi meningkat seiring dengan penerapan Perpu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja dan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Apabila terpilih sebagai hakim agung TUN khusus pajak, Triyono berjanji akan menyederhanakan persengketaan atas kasus-kasus yang berulang.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

"Sengketa di Pengadilan Pajak itu banyak berulang dan sederhana sebenarnya. Kalau pemeriksaan sederhana cukup dilakukan oleh 1 hakim. Kalau 3 hakim diskusinya panjang," ujarnya.

Selain itu, Triyono juga memandang putusan banding yang dapat diajukan peninjauan kembali (PK) seharusnya dibatasi guna mengurangi jumlah sengketa pajak yang diajukan PK sehingga backlog perkara pajak di MA juga bisa berkurang.

"PK itu kalau saya pelajari itu kebanyakan malah terkait dengan judex factie. Makanya banyak PK ke MA. Ke depan, perlu ada pembatasan terkait yang bisa diajukan PK. Misal, yang terkait penerapan hukum," tuturnya.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Triyono menyebut terdapat 12.227 berkas PK yang masih belum terkirim ke MA. Untuk itu, perlu ada terobosan melalui revisi atas Peraturan MA (Perma) 7/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan PK Putusan Pengadilan Pajak.

Sebagai informasi, KY menggelar seleksi wawancara atas 2 CHA TUN khusus pajak pada hari ini Rabu (1/2/2023). Selain mewawancarai Triyono, KY juga mewawancarai Hakim Pengadilan Pajak Ruwaidah Afiyati.

Seleksi wawancara dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan pada laman https://www.youtube.com/watch?v=mqQoyZ4n3pw. Publik juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada CHA melalui fitur chat yang tersedia di Youtube. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN