Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mengkaji sektor-sektor usaha yang memperoleh perpanjangan insentif pajak pada tahun ini.

Suahasil mengatakan pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong pemulihan dunia usaha dari pandemi Covid-19. Meski demikian, pemerintah hanya akan memberikan insentif kepada sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan fiskal.

"Beberapa dari [insentif pajak] ini kami lanjutkan dengan melihat sektornya mana yang perlu di-support," katanya dalam Indonesia Economic Outlook 2022 yang diadakan HIPMI, Selasa (25/1/2022).

Suahasil mengatakan pemerintah pemerintah berencana memberikan insentif pajak untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada tahun ini. Pemberian insentif tersebut juga menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.

Menurutnya, beberapa sektor ekonomi telah menunjukkan tren pemulihan sehingga tidak perlu memperoleh insentif pajak. Namun di sisi lain, masih ada sektor usaha yang belum bisa pulih karena tergantung pada mobilitas masyarakat, seperti sektor pariwisata.

Suahasil berharap perpanjangan periode insentif akan efektif mendorong pemulihan sektor usaha yang masih terdampak pandemi. Selain itu, dia juga mengharapkan pemberian insentif akan mendorong wajib pajak semakin patuh dan memperbaiki basis pajak di masa depan.

"Support pajak itu kami susun dengan lebih rapi sehingga support pajak yang diberikan jadi basis pajak ke depannya," ujarnya.

Sepanjang 2021, realisasi insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional tercatat mencapai Rp68,32 triliun atau setara 112,6% dari pagu Rp62,83 triliun. Insentif yang diberikan meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Adapun pada tahun ini, pemerintah telah menyiapkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun. Angka itu terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program padat karya; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; dukungan UMKM; penyertaan modal negara; kawasan industri; serta memberikan insentif perpajakan. (sap)