ELON MUSK:

‘Sejujurnya, Rekomendasi Utama Saya adalah Menerapkan Pajak Karbon’

Muhamad Wildan | Selasa, 16 Februari 2021 | 18:04 WIB
‘Sejujurnya, Rekomendasi Utama Saya adalah Menerapkan Pajak Karbon’

Elon Musk. (foto: cnet1.cbsistatic.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – CEO Tesla Elon Musk mengaku pernah mengusulkan pengenaan pajak karbon (carbon tax) kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Musk mengatakan usulan pengenaan pajak karbon tersebut ditolak karena dinilai sulit tercapai secara politik. Menurut dia, pajak karbon penting dikenakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

“Saya berbicara dengan pemerintahan Biden … dan mereka bilang seperti ‘Ini sepertinya terlalu sulit secara politis’. Saya pikir pemerintahan Biden harus mengambil sikap tegas terhadap situasi ini. Itu setidaknya setengah dari alasan mereka terpilih,” ujar Musk, dikutip pada Selasa (16/2/2021).

Baca Juga:
Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

Dalam kampanyenya, Biden sendiri memang tidak pernah menjanjikan adanya pengenaan pajak karbon. Meski demikian, Biden berjanji akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dan AS pun akan bergabung kembali dalam Perjanjian Paris (Paris Climate Accord).

"Perjanjian Paris itu hanyalah kertas tanpa makna bila pemerintah tidak melakukan tindakan untuk mencegah perubahan iklim," kata Musk, seperti dilansir businessinsider.com.

Pada masa kampanye tahun lalu, Biden juga berjanji akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menghentikan produksi emisi sektor energi paling lambat pada 2035. Biden juga berjanji akan menghentikan subsidi energi ketika dirinya menjabat.

Baca Juga:
Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau

Menurut Musk, produksi emisi saat ini adalah eksternalitas tanpa harga. Tidak ada insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil dan beralih pada penggunaan sumber energi terbarukan.

"Bila produksi karbon dikenai harga maka pasar akan merespons dengan rasional. Sejujurnya, rekomendasi utama saya adalah menerapkan pajak karbon," ujarnya.

Selain itu, Musk juga mengimbau industri migas untuk berhenti melobi pemerintah agar tidak mengenakan pajak karbon. Menurutnya, lobi-lobi tersebut justru membuat persepsi masyarakat atas korporasi migas makin buruk. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 07 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

Minggu, 06 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Karbon Belum Berlaku, Kebijakan Disinsentif Bisa Lewat Pasar

Selasa, 01 Oktober 2024 | 13:15 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau

Rabu, 25 September 2024 | 16:43 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN