Satgas Terima 1.475 Aduan soal THR, Kemenaker Mulai Ambil Tindakan

JAKARTA, DDTCNews - Posko Satgas THR 2024 telah menerima ribuan aduan dari masyarakat terkait dengan pembayaran THR.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan Posko Satgas THR resmi ditutup pada H+7 Lebaran atau 14 April 2024. Kemenaker pun mulai menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pengawas ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti aduan pembayaran THR 2024.

"Laporannya macam-macam, ada THR tidak diberikan, dicicil, dan hal-hal lain yang intinya tidak ditunaikan sebelum H-7," katanya, dikutip pada Rabu (17/4/2024).

Anwar menuturkan Posko THR menerima sebanyak 1.475 aduan perihal THR. Jumlah perusahaan yang diadukan mencapai 930 perusahaan.

Dia menjelaskan tindak lanjut terhadap berbagai aduan telah dimulai bahkan sebelum Lebaran. Dia pun memastikan Kemenaker terus mengawal aduan-aduan tersebut karena THR menjadi hak pekerja.

"Kami berharap karena THR ini jadi hak para pekerja, tentunya harus ditunaikan, karena kewajiban perusahaan untuk memberikan," ujarnya.

Apabila terbukti melanggar, lanjut Anwar, perusahaan bersangkutan berpotensi dikenakan sanksi. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR telah diatur dalam PP 36/2021 dan Permenaker 6/2016.

Sanksi pelanggaran pembayaran THR berupa keterlambatan adalah denda 5% dari total THR yang harus dibayar. Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.

Untuk perusahaan yang tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini terdiri atas teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. (rig)