Sanksi Pelaku Faktur Pajak Fiktif Diperberat, Ini Alasan Pemerintah

PALEMBANG, DDTCNews - UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperberat sanksi denda penghentian penyidikan tindak pidana pajak Pasal 44B UU KUP khusus atas tindak pidana faktur pajak fiktif.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tindak pidana faktur pajak fiktif sudah pasti dilakukan pelaku secara sengaja dan direncanakan, bukan karena kealpaan. Untuk itu, sambungnya, pemerintah menaikkan sanksi dendanya.

"Kalau pembuatan faktur pajak atau bukti potong fiktif, ini berarti direncanakan. Ini kita naikkan dari 3 kali menjadi 4 kali," katanya dalam acara Sosialisasi UU HPP di Sumatera Bagian Selatan, dikutip pada Senin (21/3/2022).

Merujuk pada Pasal 44B UU KUP, menteri keuangan memiliki kewenangan meminta jaksa agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan dihentikan jika wajib pajak membayar pokok pajak sekaligus denda sesuai dengan Pasal 44B ayat (2) UU KUP.

Sebelum UU HPP, wajib pajak harus melunasi pokok pajak dan denda sebesar 3 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar agar penyidikan dapat dihentikan.

Pada Pasal 44B ayat (2) UU KUP yang telah direvisi melalui UU HPP, denda yang harus dibayar bisa sebesar 1 kali lipat, 3 kali lipat, atau 4 kali lipat pajak yang kurang dibayar.

Apabila tindak pidana pajak karena ketidaksengajaan atau kealpaan (Pasal 38 UU KUP), wajib pajak perlu membayar pokok pajak dan denda sebesar 1 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Jika tindak pidana pajak dilakukan secara sengaja (Pasal 39 UU KUP), wajib pajak perlu membayar pokok pajak dan denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Apabila tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah penerbitan atau penggunaan faktur pajak fiktif, wajib pajak harus membayar pokok pajak dan denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam faktur pajak fiktif tersebut.

"Harusnya ini lebih fair dan lebih konsisten," ujar Suahasil. (rig)