Sahkan 10 UU, Jokowi Apresiasi Kinerja DPR

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja DPR RI yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR tahun 2016. Presiden juga mengatakan DPR RI telah memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Kita menyadari yang terpenting bukanlah jumlah dari Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, tetapi kualitas dan manfaat dari Undang-Undang itulah yang terpenting," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/8).

Beberapa UU yang dimaksud di antaranya yakni UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang menjamin tempat tinggal yang layak, pemenuhan kebutuhan, dan terjangkau bagi rakyat. Serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam, sebagai bagian dari upaya kemajuan dan kesejahteraan nelayan, serta sektor kemaritiman di tanah air.

Kemudian, UU Pengampunan Pajak yang sengaja dirancang untuk meningkatkan basis pajak, subjek pajak, dan objek pajak. "UU ini diharapkan mampu mendukung sumber penerimaan negara melalui penerimaan perpajakan nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia terhadap perekonomian global," kata Presiden.

Ia menambahkan DPR bersama pemerintah kini tengah merancang RUU APBN 2017 dan RUU tentang pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015. Hal ini merupakan wujud DPR dan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dari anggaran.

DPR dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program-program prioritas yang telah dibuat dan tidak akan sekadar dibagi rata ke setiap unit kerja seperti sebelumnya.

Selain itu, sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan, DPR telah mendorong optimalisasi peran setiap anggota dewan, melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan oleh pemerintah.

"Kapolri, Pimpinan KPK, dan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, semuanya telah dilantik beberapa bulan terakhir ini," pungkasnya. (Amu)