RUU HKPD, Ini Alasan Pemerintah Masukkan Skema Opsen Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana memperluas basis perpajakan daerah dengan memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak melalui RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan (HKPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema opsen akan membuat sistem administrasi pajak daerah berjalan lebih baik. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaannya tanpa menambah beban wajib pajak.

"Pemberian opsen ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021).

Sri Mulyani mengatakan skema opsen juga memberikan kepastian penerimaan dan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut. Hal ini akan menyelesaikan persoalan yang sering muncul karena skema dana bagi hasil pajak yang selama ini berlaku.

Sementara itu terkait opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), Sri Mulyani menilai kebijakan ini akan menjadi sumber penerimaan baru provinsi. Dalam pemanfaatannya pun, dia berharap pemerintah provinsi menggunakan penerimaan dari opsen pajak untuk memperbaiki tata kelola usaha pertambangan di daerah.

"Ini ditujukan untuk memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah," ujarnya.

RUU HKPD mulai memperkenalkan skema opsen atau pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak. Penerapan skema opsen akan berlaku pada 2 jenis pajak, yakni pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada provinsi.

Pada PKB dan BBNKB, ketentuan opsen akan menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, opsen juga akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten/kota.

Sementara pada opsen pajak MBLB, pemerintah berharap kebijakan itu mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan kegiatan pertambangan setelah izin dan pengawasan minerba menjadi kewenangan pusat didelegasikan sebagian kepada provinsi. (sap)